Jakarta, Aktual.co — Pengamat Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM), Danang Parikesit berharap agar Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan faktor pendukung sebelum melaksanakan sistem rupiah per kilometer yang diberlakukan pada angkutan umum.
Danang menilai Pemprov DKI harus memperkuat manajemen PT Transportasi Jakarta. Sebab, kontrak kerjasama antara operator dengan pemerintah itu harus diwakili oleh PT Transportasi Jakarta.
“Kedua, Standar Pelayanan maksimum (SPM) angkutan umum harus dipersipakan lantaran saat ini operasionalnya belum cukup tepat dan harus diatur ulang,” kata Danang ketika dihubungi wartawan, Kamis (14/5).
Ketiga sambung Danang, pemprov harus mengambil semua trayek angkutan umum yang ada. Hal itu guna menghindari adanya kecemburuan pihak lain terutama yang tidak tergabung dengan pengelolaan PT Transjakarta.
Terakhir, Pemprov DKI harus mengikuti kementrian perhubungan yang mengatur integrasi transportasi antara bus, rel dan sebagainya. Dimana, Peraturan Presiden yang mengatur hal tersebut akan dikeluarkan pada bulan depan.
“Pemprov DKI harus sudah memperhitungkan resiko pendapatanya yang dialihkan untuk sistem tersebut. Apabila semua angkutan umum diterapkan sistem tersebut, diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp5-8 Triliun. Kalau semua sudah siap, saya optimis 2016 sudah bisa jalan, minimal pilot projectnya,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
