Jakarta, Aktual.com — Bekas Wali Kota Tegal Ikmal Jaya diganjar lima tahun penjara dalam kasus korupsi tukar guling lahan tempat pembuangan akhir Bokongsemar, Kota Tegal, Jawa Tengah. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 7,5 tahun penjara.
Majelis hakim yang diketuai Torowa Daeli juga mengganjar ikmal dengan hukuman denda sebesar Rp 300 juta, jika tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama tiga bulan. Hakim menyatakan Ikmal terbutki bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Karena dakwaan jaksa bersifat alternatif, maka majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua yakni pasal 3 yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan,” kata dia saat memimpin sidang, Selasa (11/8).
Menurut hakim, perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Wali Kota Tegal dalam perkara ini telah merugikan keuangan negara. Proses tukar guling lahan yang akan dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir tersebut telah menguntungkan dua perusahaan swasta, yakni CV Tri Daya Pratama dan PT Ciputra Optima Mitra.
Kerugian tersebut didasarkan atas nilai tanah yang berdasarkan perhitungan ahli terdapat selisih yang menyebabkan terjadi kerugian negara. Namun, majelis hakim tidak sependapat dengan perhitungan nilai sebagian lahan yang masuk dalam proses tukar guling tersebut.
Hakim berpendapat, berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini bukan hal yang terjadi kebetulan. “Ada rangkaian kerja sama yang sudah diskenariokan sebelumnya untuk menguntungkan CV Tri Daya Pratama, PT Ciputra Optima Mitra, Hj Rokayah, serta terdakwa sendiri,” kata dia.
Adapun beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terdakwa tidak pernah mengaku bersalah, terdakwa mengembalikan kerugian negara, terdakwa sebagai wali kota seharusnya memberi teladan yang baik.
Selain hukuman penjara dan denda, hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 350 juta. Uang Rp 350 juta tersebut diterima terdakwa berkaitan dengan proses tukar guling yang diduga sebagai suap.
Atas putusan hakim tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
