Jakarta, Aktual.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebutkan masih akan melakukan kebijakan berutang untuk menutup defisit di tahun depan. Bahkan, terlepas dari kebijakan program pengampunan pajak (tax amnesty) mau berhasil atau tidak, pemerintah tetap berutang.
Pemerintah sendiri dari tax amnesty menargetkan dana tebusan sebanyak Rp165 triliun. Dana ini disebut pemerintah bisa untuk menutup defisit APBN.
“Nanti untuk RAPBN 2017 itu masih belum dibahas. Baru disebutkan oleh Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan (asumsi makronya). Jadi belum ada pembahasan. Termasuk target utang kita,” tegas Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, usai acara MoU sindikasi kredit untuk Palapa Ring di Jakarta, Senin (29/8).
Menurut Robert, kemungkinan di bulan Oktober 2016 ini akan selesai pembahasan RAPBN 2017 itu. Dari pembahasan itu maka akan ketahuan target utang pemerintah.
“Oktober mungkin APBN 2017 akan disahkan nantinya. Dari situ akan jadi dasar pemerintah berapa jumlah defisit dan berapa jumlah utangnya untuk tahun depan. Jadi saat ini, angkanya belum bisa disebutkan,” papar dia.
Pemerintah sendiri seperti disampaikan Presiden Joko Widoso (Jokowi), kebijakan fiskal dalam tahun 2017 ini masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi, dengan target defisit anggaran RAPBN 2017 sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit tersebut, kata dia, sudah disebutkan termasuk dengan pencapaian tax amnesty yang mencapai Rp165 triliun itu. “Sehingga dengan defisit 2,41 persen, maka saya rasa aman dengan adanya tax amnesty ini,” kata dia.
Namun ketika ditanya, apa langkah pemerintah jika target tebusan tak tercapai? Pemerintah masih tetap yakin dan akan melakukan kebijakan utang.
“Makanya pemerintah juga masih mau menerbitkan ORI antara September dan Oktober ini. Jumlahnya belum bisa ditentukan. Nanti akan kita umumkan ya,” jelas Robert.
Robert juga menegaskan, pemerintah juga masih mempertimbangkan dalam proses berutang itu. “Karena ujung-ujungnya kita lihat level utang kita berapa. Kita lihat situasi, tetapi saya kira untuk mengamankan pembiayaan di awal tahun dan mengantisipasi gejolak tentu saja akan kami lihat kondisi pengelolaan kas,” papar dia.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
