Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya’roni, mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Bukan hanya itu, Presiden diminta segera membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Presiden Jokowi harus kooperatif atas terbongkarnya kasus penyuapan ini. Langkah awal, Presiden bisa memberhentikan Rini Soemarno,” tegasnya kepada Aktual.com, Rabu (13/4).
Sya’roni menegaskan demikian sejalan dengan pengakuan mengejutkan dari Gubernur Propinsi Hainan, Ji Wenlin, sebagaimana dilansir Brunnei’s No 1 News mengutip Reuters, 11 April 2016 lalu. Pada pertengahan Januari 2016 lalu, Ji Wenlin bersama Komite Sentral Partai Komunis China, Zhou Yong Kang mengaku mendirikan proyek di berbagai negara Asia.
Keduanya mendapatkan fee sebesar 10 hingga 20 persen dari total nilai setiap proyek, termasuk dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satu perusahaan itu adalah dari China Railway Construction Corporation Limited.
Ji Wenlin dan Zhou Yongkang dituliskan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Menteri yang disebutkan paling menentukan dalam memuluskan pembangunan proyek kereta api di Indonesia. Pada bulan Januari 2016, Ji Wenlin diatur pengiriman uang ke Ibu Rini Sumarno jumlah 5 juta USD.
Menurut Sya’roni, langkah tegas Presiden dengan memberhentikan Rini Soemarno dari Menteri BUMN sekaligus untuk memudahkan pengungkapan kasus tersebut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu juga menutup upaya Rini menghilangkan barang bukti.
Dengan masuknya KPK, diharapkan semua pihak akan tercerahkan bagaimana sesungguhnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibawah komando Rini Soemarno. Selanjutnya, begitu KPK masuk, Presiden diminta menghentikan proyek tersebut.
“KPK harus segera menangkap Rini Soemarno atas dugaan menerima suap dari pejabat China, Presiden Jokowi juga harus segera memecat Rini Soemarno dari Kabinet Kerja,” jelas Sya’roni.
“Terakhir, Presiden Jokowi agar segera menghentikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena terindikasi berlumuran suap,” lanjutnya.
Artikel ini ditulis oleh:
