Di sisi lain, masyarakat Papua pun harus mau berubah, terlibat dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan dengan menjalankan hidup sehat dan memperlihatkan kemampuannya untuk memelihara kesehatannya sendiri, biar pun tidak ada dokter dan mantri.
Namun demikian, intervensi terhadap Papua hendaknya tidak dilakukan dengan cara Jakarta atau wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, tentunya dengan memperhtikan kerarifan lokal sehingga diharapkan semua Kementerian dapat bekerja sama untuk menangani KLB di Papua, dan menekan terjadi kasus-kasus Asmat berikutnya.
Pernyataan Ketua Dewan Adat Masyarakat Papua Yoris Raweyai bisa menjadi renungan, bahwa tidak mudah mengubah suatu masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh kekuasaan. Namun, perubahan masyaraat Papua ke arah yang lebih baik tidak cukup dengan pembangunan fisik semata, karena otonomi khusus bagi Papua bukanlah “pemberian” tetapi tanggung jawab sebagai bentuk pelurusan sejarah masa lalu.
