Jakarta, Aktual.com – Peneliti Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan ekonomi nasional tengah menghadapi kondisi yang sangat mencemaskan, semua sektor penggerak perekonomian terjebak dalam permasalahan keuangan.
Dia menjelaskan sektor energi yang selama ini bertumpu kepada PT Pertamina untuk memenuhi kebutuhan nasional, saat ini tidak bisa berharap banyak, pasalnya perusahaan plat merah itu terjangkit masalah finansial.
Dalam laporan keuangan Pertamina 2016 tercatat piutang pemerintah mencapai USD1,792 miliar setara Rp23,9 triliun, terdiri atas sisa pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium Rp8 triliun dan subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp16 triliun. Sedangkan piutang dari pengadaan bahan bakar untuk TNI mencapai Rp10 triliun sejak 2014. Jadi piutang Pertamina ke Pemerintah mencapai Rp34 triliun.
“Adanya utang pemerintah kepada Pertamina sekitar Rp34 triliun akan semakin memberatkan bagi Pertamina sebagai korporasi. Pertamina juga harus menanggung seluruh biaya penerapan Kebijakan BBM Satu Harga, yang diperkirakan sebesar Rp800 milliar per tahun. Demikian juga dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM, Premium dan Solar hingga Desember 2017 berpotensi memperbesar beban biaya yang ditanggung Pertamina,” ujar Fahmy Radhi di Jakarta, Kamis (20/7).
Namun kendati sudah diketahui bahwa Pertamina dalam kondisi yang tidak sehat, pemerintah tidak kunjung membayar utang tersebut. Padahal kesehatan sektor migas ini sangat penting untuk dijaga oleh pemerintah mengingat energi merupakan modal dasar pembangunan karena mempunyai daya gerak yang besar dalam perekonomian.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
