Jakarta, Aktual.com — Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan lima hal penting terkait dengan Kehumasan yang berada di kementerian maupun Lembaga Non Kementerian. Lima Direktif dari Jokowi tentang Kehumasan tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan Humas Kementerian dan Lembaga Negara, serta BUMN di Istana Negara, baru-baru ini.
Lima Direktif Presiden tentang Kehumasan yaitu, pertama, humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai beredar di masyarakat. Kedua, humas harus mempunyai agenda ‘setting’ dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke masyarakat.
Ketiga, menjelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat. Keempat, tidak memiliki ego sektoral, jangan bertarung informasi antar instansi pemerintah. Dan terakhir, mendorong keterlibatan publik dalam mengambil keputusan.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menginstruksikan kepada humas yang berada di Kementerian maupun Lembaga Negara agar memiliki kecepatan dalam merespon sekaligus memberikan informasi. Terutama, terkait pencapaian dan terobosan kebijakan pemerintah tersebut.
“Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi,” kata Presiden Jokowi, seperti data informasi yang berhasil Aktual.com peroleh di Kemenag, Jakarta, Selasa (09/02).
Selanjutnya, menurut Presiden, jangan sampai pemerintah maupun BUMN yang telah bekerja keras tetapi hasilnya tidak diinformasikan ke publik.
“Bagaimana masyarakat akan tahu? Informasikan apa yang telah dikerjakan. Gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi, tinggalkan pola-pola lama,” ujar Presiden.
Apalagi di era globalisasi sekarang, di mana arus informasi sangat cepat dan dinamis. Pemerintah perlu memanfaatkan kanal-kanal media sosial populer. Rakyat ingin melihat pemerintah hadir mengatasi persoalan.
Artikel ini ditulis oleh:
