Jakarta, Aktual.com — Banyak kalangan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengoreksi keputusannya terkait penetapan kepemilikan saham Pertamina terhadap Blok Mahakam di Kalimantan Timur dan berharap Pertamina dapat diberikan hak penuh mengelola blok migas tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan hanya memberikan saham 70% untuk Pertamina dan BUMD untuk pengelolaan blok migas tersebut. Sementara operator existing, yaitu Total dan Inpex mendapat sekitar 30% saham. Meski begitu, dari 70% itu, Pertamina masih harus membagi porsi sebesar 10% kepada Pemprov Kalimantan Timur.
Menanggapi hal itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda pusponegoro menuturkan bahwa sebenarnya Pemerintah telah menepati janji memberikan hak penuh kepada Pertamina.
“Dari pemahaman yang kita dapat dari Kementerian ESDM adalah 100%, kemudian share down 30% ke existing, BUMD 10%. Kan dinyatakan berkali-kali ini kan belum final,” kata Wianda di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (1/7).
Terlebih, Pemprov Kaltim juga sudah terdengar kabar meminta diberikan porsi 19% dan jika ini dikabulkan, maka kepemilikan saham Pertamina atas blok Mahakam hanya sebesar 51%.
“Yah itu kan belum kita negosiasikan. Belum tentu juga kita mau diposisi seperti itu. Nah 19% acuannya siapa? Terus darimana dasarnya?,” ujarnya.
Wianda berharap pekan depan pihaknya dan seluruh pihak terkait dalam persoalan ini Berharap bisa duduk bersama untuk membahasnya lebih dalam.
“Antara existing dan pemda. Kalau Pertamina sih posisi kita terbuka ya. Terbuka untuk melakukan negosiasi,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
