Terkait Freeport, Pemda Papua Minta Saham ‘Golden Share’

Jakarta, Aktual.com — Komisi VII DPR RI hari ini melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan Gubernur Papua, Bupati Mimika, Bupati Paniai, Bupati Intanjaya, dan pihak PT Freeport Indonesia serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang membahas PT Freeport Indonesia.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mewakili beberapa bupati dan Gubernur Papua dalam pernyataannya mengungkapkan, terkait keberadaan PT Freeport selama ini di tanah Papua tidak memberikan konstribusi bagi masyarakat dan rakyat yang ada di Papua.

“Selama ini, kami di Papua tidak dianggap ada apa-apanya, padahal Freeport yang ada di tanah Papua diributkan secara nasional. Di sana kami tidak dapat apa-apa,” beber Eltinus di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (9/2).

Menurut Eltinus, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah Papua jika Freeport ingin dilakukan perpanjangan lagi operasinya oleh pemerintah.

“Pertama kami menuntut saham, saham harus dimiliki oleh masyarakat papua dalam bentuk ‘Golden Share’. Selanjutnya  pembangunan smelter juga harus dilakukan di Papua, tidak boleh ditempat lain. Selanjutnya pembangunan infrastruktur jalan untuk menghubungkan Papua.I ni poin dari masyarakat, bupati dan gubernur Papua,” tegasnya.

Anggota Komisi VII dari Dapil Papua, Tony Wardoyo juga mengungkapkan, selama ini PT Freeport kurang memikirkan nasib dan hak-hak pemerintah daerah Papua.

Padahal PT Freeport selama ini operasinya di Papua. Sehingga pembagian saham dalam bentuk ‘Share Golden’ ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh Freeport-McMoRan.

Pembagian saham model ini bukan berarti diberikan secara gratis, tetapi pemerintah propinsi Papua diberikan kelonggaran untuk membayar saham tersebut secara cicilan atau dari keuntungan deviden yang didapatkan dari Golden Share.

“Jadi tidak memberatkan Pemerintah di Papua. Mereka kan sulit jika harus membeli saham, uangnya memang ada tetapi jika dibelanjakan untuk beli saham Freeport tentu akan mengganggu pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari uang pemerintah setempat,” bebernya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka