Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menyebut, untuk mengakali masalah pajak perusahaan digital asal Amerika Serikat (AS), Google memang harus hati-hati.
Meski begitu, pemerintah tetap harus terus mengejar pihak Google agar mau membayar pajak. Karena ini terkait dengan faktor keadilan dimana banyak perusahaan digital selama ini juga sudah bayar pajak.
“Untuk itu, kami terus komunikasi cukup reguler. Tentu kami prihatin. Karena selama ini, perusahaan digital lokal seperti Kaskus dan lainnya juga bayar pajak, jangan sampai mereka bersaing dengan yang tidak bayar pajak seperti Google dan Facebook,” jelas Thomas di kantornya, Jakarta, Senin (19/9).
Menurut Thomas, persoalan internet dan perusahaan jasa digital yang beroperasi secara global memang merupakan tantangan yang dihadapi semua negara. Dengan demikian, diperlukan koordinasi yang erat antar negara untuk mencari solusinya.
Bahkan dalam kasus ini, kata dia, pemerintah juga jangan sampai mengulang yang dilakukan oleh Mentwri Keuangan Inggris yang tak maksimal menarik pajak dari Google. Dan terkesan terus dibohongin Google.
“Memang masalah ini dihadapi semua negara. Contohnya pemerintah Inggris juga ngos-ngosan ngejar (pajak) Google, sampai Menkeu-nya dipermalukan ketika mengumumkan sudah berhasil, tetapi dikritik, kok cuma segitu, kecil sekali (pajak yang didapat dari Google),” jelas mantan Menteri Perdagangan ini.
Sejauh ini, kata dia, untungnya Presiden Joko Widodo dan Menkeu Sri Mulyani sudah berkoordinasi dengan negara-negara anggota G20, untuk mencari solusi terkait pajak perusahaan jasa digital berskala global inin
“Sudah banyak kemajuan, persoalan ini tidak ada jalan pintas. Makanya harus berkoordinasi secara erat antar negara dan ini sudah menjadi tantangan global,” tutur dia
Perusahaan teknologi asal AS itu memang menolak diperiksa oleh petugas pajak karena selama ini merka mangkir menyetor pajak di Indonesia, padahal sudah lama beriperasi di dalam negeri.
Meski begitu, sikap pemerintah juga harus hati-hati, jika terlalu juga akan merugikan sendiri. Karena bisa jadi mereka akan berpindah investasi ke luar negeri.
“Kita ikuti terus perkembangannya. Intinyanharus ada fairness. Kita ini hidup di era kompetisi (investasi antar negara). Kalau digebukin teralalu keras mereka bisa pindah ke luar, kalau gak bayar pajak juga merugikan kita,” pungkasnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
