“Penyalahgunaan dana anggaran desa yang masuk ke aparat penegak hukum ada, namun masih sebagian kecil. Termasuk di Kalbar ada tapi tidak besar,” jelasnya.
Pengawasan sendiri, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan dan bersinergi ditingkat daerah seperti inspektur, agar lebih khusus efektif dalam pengawasan .
“Kita juga memiliki metode tersendiri dalam mengaudit anggaran desa,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
