Direktur Utama PLN Sofyan Basir memberikan keterangan pers tentang penggeledahan kediamannya oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (16/7/2018). PLN menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan membantu KPK dengan memberikan sejumlah informasi dan dokumen-dokumen terkait proyek PLTU Riau-1. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Serikat Pekerja PT PLN (SP PLN) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penegakkan hukum terkait kasus suap atas proyek PLTU Riau-1.

Kasus tersebut bermula dari penagkapan Wakil Ketua Komisi VII, Eni Maulani Saragih dan dibeberapa orang lainnya dan dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Dirut PLN, Sofyan Basir.

“Kita SP PLN mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut termasuk penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Dirut PLN Syofyan Basir,” kata Ketua Umum SP PLN, Jumadis Abda.

Bagi Jumadis, keterlibatan Sofyan Basir dalam kasus tersebut sangat kentara. Melalui Eni, Jumadis menduga bahwa Sofyan Basir berperan memukuskan proyek swasta.

“Menurut pendapat kami ini hanyalah puncak gunung es. Mudah-mudahan melalui KPK, PLN dapat diselamatkan”, kata Jumadis Abda.

Selain itu, dia mengaku bahwa SP PLN sudah banyak melihat ketidakwajaran yang terjadi di PLN. Mulai dari program 35.000 MW hingga diberbagai kasis lainnya.

Adapun kasus lain yakni terdapat MVPP yang lebih mahal dari sewa genset existing yang ada di daerah itu. Sebagai contoh, perhitungannya pembangkit di Belawan PLN mengalami kerugian hingga Rp. 700 M/ tahun.

“Belum lagi di empat tempat lainnya yang harusnya menggunakan gas murah malah menggunakan minyak yang mahal. Selain itu tantiem Direksi naik tajam jadi sekitar 250 M. Mobil dinas Direksi yang masing-masing dapat tiga kendaraan; Mercy, Alphard dan CRV. Ini jelas membuat PLN makin boros dan makin terpuruk,” ujar dia.

Bahkan tambahnya, ditengah kerugian PLN pada triwulan pertama 2018 yang mencapai Rp. 6,49 T, Direksi PLN malah jor-joran pengadaan pakaian dinas.

“Oleh sebab itu kita sangat mendukung KPK dan minta juga menelusuri ini semua untuk perbaikan PLN. Jadi bukan saja dalam kasus pengadaan PLTU Riau 1 itu saja”, tegas Jumadis.

Yang terpenting tegas Jumadis, presiden Jokowi mesti menganti Dirut PLN dengan sosok yang lebih profesional.

“Kami berharap Presiden dapat mengangkat Dirut PLN yang baru, punya integritas, profesional mengelola PLN serta punya kompetensi di bidang kelistrikan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS