Jakarta, aktual.com – Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terkait dengan menunda pemilu 2024.

Ia dengan tegas menyampaikan bahwa jika memang ada keinginan dari pemerintah untuk menunda pemilu 2024 terpaksa rakyat yang akan berusaha untuk menurunkan Presiden Joko Widodo.

“Pertama, LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Titik! Jadi jika pada waktunya Jokowi enggak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!” kata Gde dalam keterangan, Kamis (17/3).

Pemilu 2024, Menurutnya, sebagai ajang untuk membangun demokrasi dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis apapun situasinya.

“Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apa pun situasinya,” jelas dia.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa jika LBP menunda pemilu dengan alasan kondisi ekonomi yang belum stabil akibat Covid-19 justru tidak konsisten dengan tetap dilaksanakannya Pilkada saat Covid-19 pada tahun 2020.

“Jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi COVID-19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat COVID-19 2020, yang banyak diprotes publik,” sebut Gde.

Ia menduga bahwa ada keterkaitan Presiden Joko Widodo dalam usulan penundaan Pemilu 2024 ini.

“Sikap ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat,”

(Rizky Zulkarnain)