Jakarta, Aktual.com – Peneliti dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Reza H Akbar memberikan kritik atas rencana pemerintah terkait dengan holding beberapa perusahaan BUMN.
“Belum ada diskusi publik untuk alur serta pemetaan dari holding BUMN, baik tujuannya, konsep, aturan dan proses pembentukan holding itu sendiri,” kata Reza saat berdiskusi terkait holding BUMN di kantor Indef, Jakarta, Selasa (31/1) sore.
Kemudian, ia juga mengatakan bahwa pembahasan holding BUMN pada saat ini seperti dilakukan terburu-buru, seharusnya dilakukan secara hati-hati mengingat tingkat kepercayaan terhadap BUMN sedang menurun.
Selain itu, penentuan induk holding BUMN juga harus jelas syaratnya, apakah kepemilikan 100 persen saham milik negara sudah cukup tanpa memperhatikan kesehatan kinerja BUMN tersebut.
Hal lainnya adalah harus ada sinergi terlebih dulu antar BUMN pada awalnya, misal Pertamina dengan PGN harus membahas sendiri persoalan holding.
“Syarat dan prasyarat administrasi juga harus dipenuhi dulu antar kedua perusahaan,” katanya.
Ia juga memberikan gambaran manfaat dari holding BUMN, diantaranya efisiensi kerja bisa cepat dicapai, kemudian maksimal eksploitasi juga bisa ditingkatkan serta membuat koordinasi antar koorporasi menjadi lebih mudah.
Namun, kelemahan lainnya adalah loss kekayaan negara berpotensi meningkat, potensi berkurangnya penerimaan negara akibat dari operasional dari holding itu sendiri.
Pengawasan pemerintah BUMN juga bisa berkurang karena tidak ada detail pengawasan secara langsung atau diserahkan dari induk holding itu sendiri.
“Selain itu, potensi cacat hukum juga bisa terjadi, karena regulasi pada saat ini masih dibahas di DPR, dan masih banyak yang harus disesuaikan,” katanya.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
