Jakarta, Aktual.com — Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM) dengan tegas mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk mengunakan momentum terkuaknya skandal PT Freeport Indonesia yang tengah ramai dibicarakan saat ini sebagai upaya memanfaatkan hasil tambang Freeport sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.
“Bukan bagi kemakmuran perusahaan asing, bukan pula bagi para makelar pemburu rente,” kata Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Fahmy Radhi dalam keterangan tertulisnya kepada Aktual di Jakarta, Senin (30/11).
Selain itu, ia pun menegaskan agar Jokowi segera memutuskan untuk tidak memberikan perpanjangan kontrak Freeport yang berakhir pada 2021 mendatang, menyerahkan pengelolaan selanjutnya kepada BUMN dan sahamnya dikuasai 100 persen oleh negara.
“Keputusan Presiden Jokowi untuk tidak memperpanjang KK Freeport tidak hanya akan mengakhiri perampokan legal tambang emas bumi Papua, tetapi juga sekaligus mengakhiri pertarungan berbagai kubu makelar pemburu rente dalam memperebutkan saham Freeport sebagai imbalan atas jasanya memfasilitasi upaya perpanjangan KK Freeport,” ungkap Fahmy.
Lebih lanjut, Fahmy juga mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto secara terbuka, transparan dan adil serta mengusut secara tuntas peran semua pihak yang terlibat dalam persekutuan skandal Freeport.
Menurutnya, bila perlu Presiden dan Wakil Presiden pun bisa mengambil tindakan hukum, dengan melaporkan indikasi pencatutan nama dalam skandal saham Freeport kepada penegak hukum.
“Dalam waktu bersamaan, Pemerintah juga harus melaporakan pihak PTFI atas dugaan percobaan penyuapan kepada otoritas penegak hukum AS berdasarkan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) yang melarang perusahaan-perusahaan asal AS itu melakukan suap,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
