Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Roem Kono mengingatkan agar Kementrian Perhubungan dan Angkasa Pura II tidak memaksakan penggunaan terminal 3 ultimate bandara soekarno-Hatta yang memang belum siap beroperasi.
Hal ini dikatakan menanggapi insiden banjir di terminal 3 ultimate akibat hujan deras pada Minggu (15/8) lalu.
Menurutnya, sebelum mengizinkan terminal tersebut dibuka untuk umum semestinya AP II memastikan kelayakan terminal berkelas internasional itu.
“Kenapa air sampai masuk berarti pelaksanaan tidak benar. Ini perlu kita minta pengelola terutama AP II jangan banggakan sesuatu yang rapuh. Saya sudah mendengar dari semua orang, itu sangat memalukan,” ujar Roem Kono di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (17/8).
Korbid Kesra DPP Partai Golkar ini menilai, pihak yang harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut adalah direksi Angkasa Pura dan Kementrian Perhubungan. Sebab, Menhub baru yang juga mantan Dirut AP II, Budi Karya Sumadi, terlalu terburu-buru me-launching terminal tersebut.
“Menteri perhubungan (Budi Karya) yang cepat-cepat beri keputusan untuk operasikan. Padahal kalau waktu Jonan dulu, itu belum ada wasiat. Tapi ternyata begitu menteri ganti langsung operasi. Nah akhirnya begitu,” ungkap Ketua BURT DPR itu.
Selain itu, lanjutnya, jajaran direksi AP II juga dinilai kurang profesional. Karena memaksakan izin operasi yang pelaksanaan pembangunannya belum selesai.
“Saya kira itu keputusan direksi sendiri AP II memaksakan sesuatu yang belum matang. Jadi kurang profesional,”
“Jonan sudah instruksikan belum bisa dioperasikan karena harus ada sesuatu yang diselesaikan dan ternyata terbukti benar. Belum siap operasi,” cetus Roem Kono.
Karena itu, tambahnya, Komisi V DPR akan segera mempertanyakan penyebab genangan air yang membanjiri terminal 3 kepada kemenhub, AP II.
“Kita akan hearing dengan kemenhub dan AP II. Kita pertanyakan hal itu supaya nggak terulang kembali,” tandas Roem Kono.
Laporan: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
