Ketua Umum Partai Golkar terpilih, Setya Novanto (tengah) mendapat sambutan dari para pendukungnya seusai pemungutan suara dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/5). Pemilihan yang dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup tersebut berhasil memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum dengan perolehan suara 277 suara dari 554 pemegang hak suara. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/pd/16.

Bali, Aktual.com – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditugaskan untuk menjalin komunikasi politik jelang Pilpres 2019 ke Presiden Jokowi. Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan itu menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan di Munaslub Golkar.

“Melakukan komunikasi politik secara efektif, intensif, dan produktif dengan Joko Widodo,” ucap dia, di arena Munaslub, di Bali, Rabu (18/5).

Meskipun demikian, Idrus tidak menjelaskan secara gamblang apakah tujuan dari dilakukannya komunikasi ke Jokowi jelang pemilu adalah bentuk isyarat dukungan. Dia hanya menjelaskan mengapa komunikasi harus dilakukan Novanto secara efektif. Tidak lain terkait pendeknya masa jabatan Novanto yang hanya sampai 2019.

Terpisah, keputusan Golkar untuk balik arah meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) dan merapat ke pemerintah ditanggapi biasa saja oleh Gerindra. Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani bahkan mengaku tidak terkejut dengan keputusan Munaslub Golkar tersebut.

Diakuinya, sejak awal, tanda-tanda Golkar hengkang sudah terlihat pasca Pilpres 2014 lalu. “Embrio itu sudah ada di proses yang mendahului seperti pra munas luar biasa beberapa waktu lalu, jadi tidak mengagetkan. Kita (Gerindra) sudah memperkirakan keputusan tidak akan berubah,” ucap dia, Jakarta, Selasa (17/5).

Meskipun ditinggal Golkar, kata dia, Gerindra tetap akan menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi di Senayan. Namun bukan oposisi buta. Sebab di DPR RI, ujar dia, Gerindra akan siap dengan kekuatan bersama-sama ataupun sendiri untuk mengkritik tiap kebijakan pemerintah.

“Kita juga harus fair sebagai oposisi. Kita ingin pemerintah berjalan efektif. Namun kita tetap menjalankan fungsi kontrol, meskipun koalisi lebih pro aktif dalam mendukung keputusan pemerintah, tapi kami ambil peran berbeda,”

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS