Jakarta, Aktual.com – Informasi tentang pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dari Kemhan Qatar mengarah pada dugaan keterlibatan CEO Republikorp.
Dugaan ini muncul setelah adanya laporan dari media Israel bernama “Israel Defense” yang diterbitkan pada 12 Juni 2023 dengan judul “Who Is Behind the Mysterious Planes to Indonesia?”.
Dalam laporan tersebut, perusahaan bernama Excalibur International mulai disebut sebagai pihak terkait.
Kesepakatan antara Kemhan RI dan Kemhan Qatar ini disusun oleh E-System Solution, sebuah perusahaan yang berbasis di Dubai dan dimiliki oleh mantan perwira angkatan udara Prancis bernama Habib Boukharouba.
“Dari informasi yang kami terima dari rekan-rekan di Kementerian Pertahanan RI (Kemhan), Republikorp melalui Excalibur Army, yang terafiliasi dengan Excalibur International dari Negara Ceko, menjadi perantara antara Kemhan RI dan Kemhan Qatar dalam pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5,” ungkap Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI, di Jakarta pada Senin (26/6).
Yusri juga mengungkapkan bahwa CERI mendapat kabar bahwa untuk mencapai kesepakatan pembelian 12 pesawat Mirage tersebut, Excalibur Army atau Excalibur International telah memberikan uang muka sebesar 5% dari nilai transaksi kepada pemerintah Qatar.
Menurut informasi yang beredar di berbagai media, nilai transaksi tersebut sebesar USD734,5 juta atau sekitar Rp12 Triliun.
Di Indonesia, pembelian 12 pesawat tersebut menjadi kontroversial. Hal ini terkait dengan laporan dari Media Tempo pada edisi 9 Maret 2009, di mana Menhan Yuwono Sudarsono saat itu menolak menerima hibah dengan syarat-syarat yang dianggap terlalu ringan, karena Indonesia harus mengeluarkan biaya perawatan dan membayar komisi kepada perantara.
Selain itu, pesawat-pesawat tersebut, yang diproduksi pada tahun 1997, sebenarnya ditolak sebagai hibah pada tahun 2009, ketika pesawat-pesawat tersebut berumur 12 tahun.
Namun, pesawat-pesawat yang dibeli saat ini baru akan diterima oleh Indonesia pada tahun 2025, di mana pesawat-pesawat tersebut akan berumur 28 tahun.
Lebih lanjut, pada 16 April 2015, Panglima TNI Moeldoko pernah menyatakan bahwa Presiden Jokowi meminta TNI AU untuk tidak menerima hibah pesawat lagi, tetapi membeli pesawat baru. Hal ini terkait dengan kecelakaan pesawat F-16 di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Dalam menjawab kontroversi mengenai pembelian Mirage 2000-5 tersebut, Kementerian Pertahanan RI menyatakan melalui situs web resminya bahwa pengadaan pesawat ini dilakukan berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Yakni surat Nomor: R.387/D.8/PD.01.01/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022 tentang PSP Tahun 2022 untuk pesawat MRCA/Mirage 2000-5 beserta dukungannya sebesar USD734.535.100.
Pengadaan ini direncanakan berdasarkan Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023, dengan nilai kontrak sebesar EUR 733.000.000,00, melibatkan Excalibur International a.s., dari Republik Ceko sebagai penyedia.
Pesawat-pesawat ini dijadwalkan akan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak berlaku dan akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Detail kontrak mencakup 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Angkatan Udara Qatar (9 kursi tunggal dan 3 kursi ganda), 14 mesin dan T-cell, publikasi teknis, peralatan dukungan, suku cadang, fasilitas pengujian, pengiriman pesawat, asuransi, layanan dukungan (selama 3 tahun), pelatihan pilot dan teknisi, infrastruktur, serta persenjataan. Saat ini, status kontrak sedang dalam proses untuk menjadi efektif.
Tanggapan Terhadap Pemberitaan di Media Tentang Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5
Berdasarkan rilis resmi tersebut, timbul pertanyaan mengenai dukungan dari Kepala Bapenas yang muncul setelah Kemhan menandatangani kontrak pembelian pada 31 Januari 2023, kata Yusri.
Yusri mengungkapkan bahwa CERI telah mengirimkan konfirmasi tertulis kepada Norman Joesoef, yang diketahui sebagai CEO Republikorp, melalui surat CERI Nomor: 35/EX/CERI/V/2023 perihal permintaan informasi dan konfirmasi mengenai impor 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar.
Surat konfirmasi tersebut juga disampaikan kepada Menhan Prabowo Subianto melalui Staf Khusus Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak.
“Namun hingga saat ini, Norman tidak memberikan keterangan apa pun, termasuk bantahan. Hal yang sama juga terjadi dengan Dahnil,” ungkap Yusri.
Selain itu, Yusri juga menyebutkan bahwa berdasarkan berita dari media Airspace Review tanggal 6 November 2022, pada acara Indo Defence 2022 yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 5 November 2022 di Jakarta, terdapat acara penandatanganan kerjasama antara Excalibur Army dan Tatra Defence.
Acara tersebut dihadiri oleh Daniel Kara dari Tatra Defence, Norman Joesoef dari Republikorp, serta Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra dan Wakil Menteri Pertahanan Ceko Daniel Blazkovec Norman.
Namun, ketika CERI mencari informasi mengenai legalitas Republikorp di database Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, tidak ditemukan nama perusahaan yang sesuai dengan Republikorp.
Sebaliknya, nama Norman Joesoef muncul sebagai Komisaris di PT Repex Wahana. PT Repex Wahana sendiri merupakan pemegang saham mayoritas di PT Repex Perdana International.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
