Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menegaskan, Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah menyatakan, bahwa Jokowi Widodo menjadi Presiden berkat dukungan pengembang.
Menurutnya, pernyataan ini mengejutkan karena hal itu telah memberi makna tertentu. “Yaitu, bahwa Ahok mengerti mengenai transaksi politik ini, jika memakai kacamata teori pertukaran,” kata Ichsan dalam keterangam yang dikirim ke Aktual.com, Minggu (6/11).
Dengan adanya mekemanisme pertukaran itu, maka kemelut reklamasi menjadi seru. Apalagi saat Sanusi dan Ariesman menjadi terpidana, sementara Aguan yang tercekal itu malah datang ke Istana.
Dari kasus Sanusi itu atau tindak pidana korupsi telah menodorong terbitnya surat Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi SH tertanggal 19 Apr 2016 Nomor: 345/-071.78 yang menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Prov DKI dan menunggu hasil proses hukum yang sedang berlangsung.
Namun demikian, beberapa saat setelah copotnya Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan ESDM yang menolak reklamasi, terbitlah surat Gubernur DKI tertanggal 3 Oktober 2016 Nomor: 4511/-075.61 tentang Proses Pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
“Surat Ahok itu memohon kiranya DPRD dapat segera menjadwalkan rapat paripurna untuk dua Raperda tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun yang beredar kemudian, sebelum dua surat ini terbit, ada foto-foto isteri Anggota DPRD dan seorang anggota DPRD dalam pesawat jet pribadi,” jelas dia.
Dokumen yang diposting-nua di berbagai grup media sosial itu memunculkan pertanyaan. Dalam rangka apa digunakan jet pribadi? Jet pribadi milik siapa? Dari mana dan mau kemana jet pribadi dengan penumpang khusus itu?
“Sayangnya pertanyaan ini sulit terjawab. Namun dua surat itu mengindikasikan, Ahok mempunyai posisi tawar yang kuat. Justru dengan posisi tawar ini, maka Ahok telah memerangkap Jokowi,” cetusnya.
“Tapi saya harap, mudah-mudahan bukan hal ini yang membuat Jokowi kehilangan peluang emas untuk membuktikan kedekatan dirinya dengan rakyat,” imbuh Ichsan.
Pasalnya, dari aksi unjuk rasa tetsebut, katanya, muslim Indonesia dan dunia mencatat, demonstrasi damai paling dahsyat itu telah melukai perasaan masyarakat Islam sekaligus membuahkan komitmen proses hukum yang sarat dengan kepentingan penguasa.
Lucunya lagi, kata dia, dengan Jokowi menyebut bahwa ada aktor politik dalam kerusuhan di Monas justru menunjukkan sikap yang membangun masyarakat yang terkotak-kotak (separate society) dan mencari kambing hitam sambil memainkan model playing victim.
“Akankan ini berlanjut? Jawabnya ya, karena hukum demokrasi liberal adalah pertarungan bebas untuk saling menyingkirkan satu sama lain,” ucap dia.
Jadi, menurut dia, inilah Indonesia hasil reformasi. Padahal demokrasi tunduk pada hukum, hukum tunduk pada konstitusi. Dan berdasarkan perintah konstitusi, mestinya Jokowi yang disumpah dengan menggunakan Al Qur’an itu bertindak adil untuk menghukum si penista Al-Quran.
Laporan: Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
