Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kiri) bersama Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan (tengah) dan Ketua Umum KNPI Fahd El Fouz Arafiq menghadiri acara pembukaan Rakernas II KNPI di Jakarta, Senin (20/6/2016). Dalam pembukaan Rakernas II KNPI yang dihadirin Menkopolhulkam Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum Partai Golkat Setya Novanto, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan pembukaan Rakernas II KNPI mengambil tema " Gerakan Nasional Pemuda Ayo Kerja Untuk Membangun Indonesia.

Jakarta, Aktual.com – Tidak ada nama Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar 2016-2019 yang diserahkan ke KemenkumHAM.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, Luhut tidak masuk di kepengurusan lantaran yang bersangkutan ingin fokus sebagai pembantu Presiden Joko Widodo.

‪”Seperti yang diketahui, memang Luhut adalah kader Golkar dan sebelumnya menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, tapi pak Luhut ingin fokus dalam posisinya di Menko, maka tidak ada dalam struktur kepengurusan baru,” ujar Idrus, di gedung KemenkumHAM, Jakarta, Selasa (28/6).

‪Idrus anggap absennya nama Luhut di kepengurusan bukan persoalan utama. Sebab yang terpenting adalah bagaimana susunan pengurus sekarang bisa mengakomodir setiap faksi yang ada di internal Golkar.

Klaim dia, susunan kepengurusan sekarang sudah mencerminkan rekonsilisi. Dimana pasca munaslub sudah tidak ada lagi kubu-kubuan di intrnal Golkar. “Saya kira sudah saksikan semuanya, kepengurusan mencermikan seluruh elemen di Golkar,” ujar dia.

‪Sebelumnya, Luhut memang disebut-sebut akan menjadi anggota Dewan Kehormatan Golkar bersama tokoh senior lain seperti BJ Habibie dan Akbar Tandjung.‬

‪Saat Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua Bali beberapa waktu lalu, Luhut memang cukup aktif terlibat. Menetap di Bali selama Munaslub dan sempat memanggil sejumlah calon ketua umum.‬

Selain ingin fokus mengurus negara, salah satu alasan tak masuknya Luhut dalam jajaran pengurus Golkar lantaran ada aturan dari Jokowi yang tidak ingin bawahannya punya dua jabatan politik.

Artikel ini ditulis oleh: