Jakarta, Aktual.co — Pemerintah berencana untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada pekan ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno saat mendampingi Presiden Jokowi membagikan Kartu Indonesia Sehat pada Buruh Kapal di PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari, Jakarta, Selasa (28/4).
Anggota Komisi VII DPR RI justru menilai bahwa pembubaran Petral tidak memiliki makna apapun jika hanya ditujukan untuk sekedar berubah nama atau ganti baju.
“Soal Petral, tidak punya makna apa-apa kalau hanya berubah nama atau baju,” ujar Hari kepada Aktual di Jakarta, Selasa (28/4).
Menurutnya, terkecuali pembubaran ini dibarengi dengan bukti penghematan yang signifikan, transparansi dan akuntabilitas baik di tubuh Pemerintah ataupun Pertamina.
“Kecuali benar-benar ada penghematan atau efisiensi yang signifikan, transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, ada yang janggal dari wacana pembubaran Petral ini lantaran alasannya yang tidak secara terang benderang diungkapkan dan dapat diterima secara logis.
“Jangan sampai (Presiden RI) Jokowi ini bubarkan Petral, lalu memberi ruang pada perusahaan baru untuk menggantikan Petral. Mengakomodasi mafia yang berada dalam lingkar pemerintahan. Petral itu 100 persen bisa diatur oleh Pertamina, Pertamina juga berada di tangan Pemerintah. Jadi apa yang salah? Dengan adanya Petral di Singapura juga kan positifnya dia (Petral) bisa memenuhi kebutuhan dolarnya sendiri di sana, kalau dibuat penggantinya lalu berada di Indonesia, apakah mampu memenuhi kebutuhan dolar untuk setiap hari mengimpor BBM? Ini akan berbahaya bagi nilai tukar kita karena permintaan dolar yang terlalu tinggi,” ungkap Marwan.
Marwan juga angkat bicara terkait mencuatnya kabar bahwa dibalik wacana pembubaran Petral ini adalah desakan dari Surya Paloh yang memiliki korelasi dengan perusahaan energi bernama PT Surya Energi Raya.
“Sudah disebutkan oleh Tim Reformasi (Reformasi Tata Kelola Migas/RTKM) ini ada Surya Paloh, malah setahu saya Tim RTKM tidak merekomendasikan untuk dibubarkan, tapi diperkuat. Maka dari itu saya ingin menegaskan kepada Jokowi dan Rini (Menteri BUMN) agar jangan mau difeeding oleh kepentingan tertentu yang merugikan rakyat,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
