Namun berbalik dengan keadaan pembangunan infrastruktur oleh Jokowi. Dia melihat pembangunan infrastruktur saat ini layaknya berdasarkan pesanan untuk menghubungkan rencana atau program para industri dan pengembangan.
“Pembangunan jalan, jembatan pakai APBN dan Utang yang dibebankan pada rakyat, tapi infrastruktur tersebut diperuntukan bukan untuk raktat. Contohnya proyek kereta cepat, siapa yang butuh? Ternyata itu bukan untuk rakyat namun untuk konektivitas kawasan properti bisnis pengembang,” sesal dia.
“Jadi saya melihat ada kesamaan pembangunan zaman penjajahan dengan saat ini, sama-sama bukan untuk rakyat. Rakyat tetap miskin,” tegas dia.
Menurut Ferry, harusnya pemerintah memaksimalkan program yang mampu meningkatkan daya tukar petani sehingga menghidupkan ekonomi kerakyatan.
“Misalkan nelayan itu butuh industri hilir dan coolstorage, sehingga harganya menjadi lebih baik. Ini menyedihkan, investasi asing dan tenagakerjanya juga asing,” pungkas Ferry.
(Reporter: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
