Jakarta, Aktual.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan minimnya realisasi pembanguna listrik 35.000MW diakibatkan oleh keterlambatan PT PLN dalam melakukan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik (ESDM) Sujatmiko seharusnya RUPTL sudah ditandatangani pemerintah pada bulan Januari lalu, namun hingga hari ini pihak PLN belum kunjung memberikan draf revisi tersebut.
“Kalau RUPTL sudah ditetapkan pemerintah menjadi dokumen yang bisa diakses semua pihak terkait, seperti investor, pemerintah maupun bank. Disitu akan terlihat lokasi pembangkit dimana saja, transmisi dimana saja, sehingga jika ada masalah lahan atau tata ruang, pemda terkait bisa turun tangan dan membantu penyelesaiannya,” kata Sujatmiko di Kementerian ESDM, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta, Selasa (17/5).
Kemudian melalui RUPTL, investor bisa melihat peluang untuk mengikuti tender membangun pembangkit atau transmisi dan bagi pemerintah berguna sebagai pedoman atau bahan monitor kemajuan target terkait pembangunan listrik 35.000 MW.
“Jika RUPTL sudah ditetapkan kan jelas pembangunannya tahun ini berapa, dan kepastian bagi invrstor bisa bangun dimana saja dan peluangnya dimana saja, serta tidak kalah penting berapa jumlah stok batubara misalnya, di mana dibangun dan supply nya berapa, power butuhnya berapa, itu semua bisa disiapkan industri,” tukasnya.
Dia menegaskan jika sampai tanggal 20 bulan ini pihak PLN tidak menyerahkan revisi RUPTL ke pemerintah, maka pemerintah akan menetapkan berdasarkan data yang ada di Kementerian ESDM dengan menyelaraskan program pembangunan listrik 35.000 MW
Sebelumnya Presiden Jiko Widodo memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said utuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas realisasi program pembangunan listri 35.000 MW yang dinilai minim realisasi
Sudirman mengungkapkan adanya berbagai pertanyaan dan keraguan yang muncul dari para investor kepada pemerintah, untuk membuat komitmen perjanjian kerjasama dalam pembangunan proyek tersebut.
“Pada waktu saya bertemu pak Presiden jumat lalu, beliau menanyakan progres. Jadi memang, sudah mulai ada pertanyaan dari investor dan pelaku usaha. Presiden meminta Kementerian ESDM sebagai penanggungjawab sektor mulai mereview secara total, menyeluruh. Mulai dari policy, proses penunjukkannya, eksekusinya sampai Project manajemen. Ini akan dilakukan. Termasuk kita ingin mengecek kenapa RUPTL (Rencana Usaha Penyadiaan Tenaga Listrik) sampai hari ini belum diterima revisinya. Jadi pesannya itu dari Presiden,” kata Sudirman Said, Minggu (15/5).
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
