Jakarta, Aktual.com – Komisi V DPR RI akan menindaklanjuti pengaduan perwakilan Badan Nasional Pendamping Desa (BNPD) dari seluruh Indonesia terkait sistem penerimaan pendamping desa yang dinilai tidak transparan.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).
“Ini persoalan pendamping jadi keributan nasional. Dimana persoalannya belum tahu pasti. Tapi pertemuan di dapil saya sudah terjadi protes dari orang yang ikut tes. Memprotes sistemnya. Menurut mereka ketahuan ada kepemihakan yang tidak terbuka. Tapi kita enggak bisa dengarkan sepihak harus juga mendengarkan Kemendes PDTT,” ujar legislator asal Sulawesi Tenggara itu.
Karenanya, kata Ridwan, Komisi V DPR harus mengadakan rapat kerja khusus membahas permasalahan tersebut.
“Saya meminta untuk kita raker dulu, yang melibatkan kemendes, tim bentukan pemda dan kemendes, perguruan tinggi serta yang protes. Semua kita datangkan,” katanya.
Namun, lanjutnya, jika dalam raker tersebut pelaksanaan rekrutmen pendamping desa tidak dibuka secara terang maka Komisi V DPR akan membentuk panja.
“Kalau sudah transparan cukup berhenti di sini, kalau tidak kita bentuk panja. Nah dari panja bisa kebuka semua-muanya,” pungkas anggota MKD itu.
Laporan: Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
