Jakarta, Aktual.com – Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Haryadi menilai tiga poin penting dalam pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/4).
Poin pertama adalah tingkat emosi dari warga Indonesia yang terpusat ke Ibu Kota. Menurutnya tingkat emosi yang tinggi tidak hanya terpusat oada masyarakat ibu kota, namun juga tersebar secara merata di hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Ekspos dan publikasi yang sedemikian rupa ditenggarai telah meradiasikan perasaan sebagian masyarakat Indonesia sehingga berdampak pada meratanya tingkat emosi masyarakat terhadap Pilkada DKI Jakarta. Akibatnya, pengamanan maksimal dari aparat keamanan pun harus dilakukan.
“Pengerahan oleh aparat Polisi relatif dikerahkan secara nasional nasional dan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Haryadi.
Poin selanjutnya yakni tingginya tingkat antusiasme masyarakat yang memungkinkan habisnya surat suara. Cadangan surat suara pada setiap TPS adalah dua persen dari jumlah DPT yang terdapat pada TPS tersebut.
Tingginya animo dan membengkaknya partisipasi masyarakat pun disebut Haryadi berpotensi menghabiskan surat suara cadangan. Hal ini yang menurut Haryadin perlu evaluasi mendalam dari penyelenggara Pemilu, khusunya dalam UU Pemilu.
“Kalau tidak ada surat suara lagi, ini yang menjadi masalah,” ucapnya.
Poin terakhir yang disebutkan Haryadi yaitu mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu. Menurutnya, ASN mampu menjaga sikap terkait dengan keberpihakan dalam Pilkada DKI Jakarta.
Hal ini, lanjutnya, menjadi kemajuan yang berarti karena ASN saling mengingatkan jika ada aspirasi yang terlalu bersemangat dan mencolok.
“Sejauh ini proses keseluruhan berjalan relatif sesuai meskipun mengerahkan energi yang cukup besar,” pungkas Haryadi.
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
Andy Abdul Hamid
