Jakarta, Aktual.co — Tiga kartu sakti yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera, dianggap overlapping.
Menurut Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, hal itu lantaran penerbitan ketiganya tumpang tindih dengan sejumlah kebijakan pemerintah daerah.
Dia menduga Jokowi sadar betul akan hal itu. Karenanya, dia menyarankan agar Jokowi bisa menertibkan lebih dulu kebijakan bantuan sosial yang sudah berlaku di beberapa daerah. Itu, kata dia, penting untuk menghindari bentrok kebijakan antara pusat dan daerah.
“Sayangnya kebijakan nasionalnya sudah muncul, di daerah belum dirapikan maka sekarang ada banyak pertentangan dari pemerintah daerah,” kata dia, di Jakarta, Sabtu (22/11).
“Kita dengar sendiri DKI misalnya. Solo juga memiliki kartu-kartu yang sama. Provinsi Bali mereka mempertanyakan bagaimana, apakah harus menutup pelayanan di pemerintah daerah?”
Laporan: Meutia
Artikel ini ditulis oleh:
