Jakarta, Aktual.co — Tiga politikus yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, yang dipilih sebagai pimpinan DPR tandingan, tak menghadiri sidang paripurna yang digelar di ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/10).
Ketiga politikus tersebut, yakni Pramono Anung (PDIP), Patrice Rio Capella (NasDem), dan Abdul Kadir Karding (PKB).
Lantaran mereka tak hadir, maka lima fraksi yang tergabung dalam KIH sepakat menunjuk pimpinan DPR sementara untuk memimpin jalannya sidang.
Effendi Simbolon (PDIP), Supriyadi (NasDem), dan Ida Fauziah (PKB) yang gantikan ketiganya. Hanya dua pimpinan sementara yang hadir sehingga posisi mereka tak berubah, yakni Dossy Iskandar (Hanura) dan Syaifullah Tamliha (PPP).
Ketidak hadiran Pramono itu pun dibenarkan oleh staf Sekretariat Jenderal DPR RI yang memegang daftar absensi rapat tersebut. “Beberapa memang tidak tandatangan. Tapi ada absen fisik (fingerprint scan),” kata salah satu staff sekjen DPR RI, di depan ruang sidang paripurna tandingan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (31/10).
“Tapi pak Pramono tidak ada,” kata dia.
Politikus PDIP Ahmad Basarah juga membenarkan ketidak hadiran Pramono. Menurutnya, Pramono sedang rapat dengan internal PDIP.
“Dia sedang ada rapat partai, sehingga tidak bisa hadir,” kata dia usai menghadiri rapat paripurna versi KIH.
Tak hanya Pramono Anung, Patrice Rio Capella, dan Abdul Kadir Karding saja yang tak hadir. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ida Fauziah itu, tidak terlihat Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (Romi) versi muktamar Surabaya. Entah keman Romi.
Agenda sidang adalah pembacaan mosi tidak percaya dari lima fraksi terhadap pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto dan empat wakilnya, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.
Setelah membacakan mosi tidak percaya, sidang paripurna dilanjutkan dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan DPR yang baru serta penetapan anggota untuk tiap komisi dan alat kelengkapan lain di DPR.
Sebelumnya, Wasekjen PDI Perjuangan Pramono Anung tidak sepakat dengan manuver politik KIH, dia pun menolak jadi Pimpinan DPR tandingan. Sikap politik tersebut dinilai merupakan tanda berpolitik tanpa rasionalitas.
“Lebih baik asli daripada tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi dipertandingan politik,” tulis Pramono dalam akun twitter-nya @pramonoanung, Kamis (30/10).
Dirinya menyarankan agar pimpinan DPR bersikap adil dalam memimpin setiap persidangan. Pimpinan, kata dia, tak boleh mengakomodir kepentingan kelompoknya sendiri.
“Pimpinan DPR dalam memimpin harus adil dan memimpin buat semua fraksi, bukan hanya kelompoknya saja,” tulisnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
