Jakarta, Aktual.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pemerintah untuk serius dalam menyelesaikan problem ekonomi dan penegakan hukum. Hal ini bertepatan dengan 3 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK).
Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menyatakan dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK gagal memenuhi janji kampanye, terutama dalam Penegakan Hukum dan Perbaikan ekonomi masyarakat.
“Hari ini Ekonomi lesu dan Penegakan hukum jalan ditempat. Pemerintah terlalu berpatokan pada data makro sementara kondisi riil menunjukkan daya beli masyarakat yang terus menurun. Begitu juga dalam penegakan Hukum, kasus-kasus korupsi besar menemui jalan buntu penyelesaiannya,” ujar Nurakhman secara tertulis, Jumat (20/10).
Senada dengan itu Ketua Kebijakan PP KAMMI Riko P Tanjung menilai Pemerintah telah gagal menjalankan nawacita.
“Kenaikan tarif dasar listrik beberapa kali dan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur telah mengakibatkan konsumsi dan daya beli masyarakat menurun,” tegas Riko.
Selain itu riko mengatakan Reformasi hukum di era jokowi tidak berjalan dengan baik, ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus-kasus besar yang belum tuntas.
“Banyak kasus besar di era jokowi yang masih jalan ditempat, BLBI, Sumber Waras, Proyek Reklamasi dan E-KTP,” terang Riko.
“Oleh karena itu, kita mendesak pemerintahan Jokowi-Jk untuk segera menyelesaikan problem yang ada karena menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia,” tutup Riko.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
