Jakarta, Aktual.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar meninta pemerintah lebih mewujudkan kedaulatan energi, sebab menurutnya, dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), kedaulatan energi masih jauh dari harapan.
“Selama tiga tahun ini kebutuhan energi nasional semakin besar, namun belum mampu diimbangi dengan program bauran energi yang optimal. Energi fosil masih menjadi tumpuan, terlihat dari masih tingginya angka impor minyak hingga belum mampu mempengaruhi pasokan energi mix disektor kelistrikan dan konsumsi publik.” katanya secara tertulis, Minggu (22/10)
Diantara beberapa catatannya, ambisi program listrik 35.000 MW masih menghadapi sejumlah kendala, utamanya finansial dan infrastruktur dasar. Hal ini terbukti dengan adanya Surat nomor S-781/MK.08/2017 yang diteken Sri Mulyani pada tanggal 19 September 2017 menyampaikan lima poin dan menjelaskan mengenai perkembangan risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan yang selama ini dilakukan PT PLN (Persero).
Lalui ia juga meminta pemerintahan mengamankan pasokan gas untuk PLN dari domestik, hal ini guna meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, serta menurunkan lossess.
“Ironisnya dalam pemenuhan kebutuhan gas tersebut, Pemerintah dalam beberapa bulan terakhir anehnya lebih senang mewacanakan importasi gas. Padahal potensi gas yang dimiliki Indonesia masih mencukupi jika saja dilakukan proses inventarisasi yang serius,” ujar Rofi.
Adapun di sektor minerba, dia menilai proses renegoisasi perusahaan Kontrak Karya (KK) yang masih berlarut-larut dan tidak transparan, utamanya mengenai divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI).
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
