Jakarta, Aktual.co — Anggota tim Adhock PSSI, Fritz Simanjuntak, mengaku tidak setuju dengan pembekuan PSSI yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Fritz menilai, Menpora Imam Nahrawi, tidak etis membekukan PSSI hanya karena permasalahan administrasi dari klub anggota PSSI yang belum terselesaikan.
“Saya tidak setuju kalau pada persoalan administrasi, pemerintah langsung membekukan PSSI. ayomilah PSSI, itu kan tugas menpora,” kata Fritz dalam dialog di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Sabtu (18/4).
Fritz menilai, pembekuan yang diberikan oleh Kemenpora terhadap PSSI, itu tidak adil, karena kata Fritz, PSSI telah melakukan banyak kontribusi untuk mendatangkan keuntungan materi dan pembinaan secara berkala.
“Pertama kita harus melihat secara adil dengan cabang olahraga lainnya. PSSI dalam setahun saja sudah menghasilkan kompetisi sebanyak 300 sekian pertandingan. PSSI sudah mnelakukan banyak hal dalam kompetisi. coba lihat cabor yang ada di Indonesia, apa mereka juga melakukan kompetisi sebanyak yang dilakukan PSSI? Cabor bulutangkis saja hanya 24 pertandingan,” tegasnya.
“PSSI juga melakukan perbaikan-perbaikan timnas dengan mengirimkan tim Primavera dsb, sampai naturalisasi. Jadi kalau organisasi yang berbuat banyak, apapun baik positif atau tdk, dijatuhkan sanksi oleh pemerintah, saya kira itu tidak adil,” sesal Fritz.
Seperti diwartakan sebelumnya, Kemenpora membekukan keorganisasian PSSI ketika federasi sepakbola Indonesia itu sedang melakukan Kongres Luara Biasa (KLB) di Surabaya, Jawa Timur, dengan agenda pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota komite eksekutif periode 2015-2019.
Pembekuan ini diberikan oleh Kemenpora, karena PSSI dinilai tidak mengindahkan surat teguran yang pernah dilayangkan oleh Kemenpora.
“Alhamdulillah baru saja ditandatangani Peraturan Menpora No. 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui,” kata Juru Bicara Kemenpora Gatot Dewa Broto melalui pesan layanan singkat, Sabtu.
Menurut dia, dasar pembekuan tersebut mengacu pada tidak diindahkannya SP1, SP2 dan SP3 oleh PSSI yang jatuh tempo pada tanggal 17 April 2015 jam 18.40.
Dengan turunnya surat pembekuan tersebut bisa dikatakan sebagai langkah tegas dari pemerintah. Apalagi selama ini Kemenpora memang sedang konsentrasi dalam memantau persepakbolaan nasional dan bahkan membentuk Tim Sembilan.
Dalam surat dengan nomor 01307 tahun 2015 ini ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi per tanggal 17 April itu ada beberapa poin yang menyangkut dengan pembekuan di antaranya adalah pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PSSI.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah termasuk kepolisian tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahragaan.
Langkah pemerintah yang akan dilakukan setelah ada pembekuan adalah membentuk Tim Transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.
Untuk tim sepak bola nasional yang akan menghadapi SEA Games 2015 akan tetap berjalan. Pemerintah, KONI dan KOI telah sepakat pengelolaan akan diserahkan ke Satlak Prima.
Artikel ini ditulis oleh:
