Jakarta, Aktual.com – Kegiatan bongkar-muat peti kemas kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dinilai masih semrawut.
Hal ini terbukti dari banyaknya korban yang terjadi saat proses bongkar muatan, dengan jumlah kematian 1 orang perhari sebagai akibat dari semrawutnya tata kota dan kelola ruang.
Hal ini terjadi karena banyaknya kontainer peti-kemas yang menggunakan pemukiman warga di Wilayah Tanjung Priok sebagai Pool atau tempat parkir, menjadi persoalan berlarut-larut yang tidak mampu diatasi dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah daerah walikota Jakarta Utara selama lebih dari 10 tahun terakhir.
Bukan hanya korban jiwa meninggal dunia, namun keberadaan kontainer-kontainer di pemukiman warga juga menambah dan memperparah kemacetan di Jakarta Utara. Selain itu juga semrawutnya tata ruang dan tata kelola kota, menjadi PR besar Pemprov DKI dalam hal ini walikota Jakarta Utara, yang tidak kunjung usai.
“Saya mencatat sudah 3 kali pergantian kepemimpinan walikota Jakarta Utara, persoalan kemacetan, kematian di wilayah pemukiman dan kesemrawutan yang diakibatkan oleh Pool-pool liar Kontainer di pemukiman warga ini belum juga bisa diatasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Walikota Jakarta Utara,” jelas Anung MHD dari Lembaga Sukses Jakarta mengungkapkan kekecewaannya.
Anung MHD bersama Apek Saiman sebagai perwakilan dari Komunitas Masyarakat Jakarta Utara (Komju), menggandeng Dewan Kota Jakarta Utara yang diwakili oleh Tonce, dan Asisten perekonomian dan pembangunan sekertaris Kota administrsi Jakarta Utara. H suroto, menyambangi Direktur operational Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Satrio Witjaksono dikantornya di Bilangan Marunda Jakarta Utara, baru-baru ini, dalam rangka mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang sudah akut menahun ini.
“Saya mendukung rencana pembentukan terminal truck container ini. Dan akan menindak lanjuti pembicaraan ke pimpinan direksi KBN,” Jelas Direktur operational Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Satrio Witjaksono.
Persoalan mendasar adalah keberadaan Pool kontainer atau depo yg berada di pemukiman warga, sebenarnya tidak sesuai zona peruntukannya, maka tim sepakat untuk membuat sebuah terminal khusus truck container yang dianggap sebagai jawaban atas persoalan ini. Team ini menilai Kawasan Brikat Nusantara (KBN) Marunda sebagai tempat yang paling representatif dan dapat menjadi solusi untuk persoalan ini.
“Ini adalah persoalan good will dari Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara, untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Dimana team sudah sepakat dan menunjuk Walikota Jakarta Utara, sebagai Ketua Team, untuk mencarikan solusi, namun anehnya sudah 3 periode pergantian kepemimpinan Walikota Jakarta Utara, persoalan ini masih belum dapat diselesaikan, ada apa ini, apakah sesulit itu menata ruang di Kota Administratif Jakarta Utara,?” ujar Apek Saiman melempar pertanyaan.
Team yang dipimpin oleh Walikota Jakarta Utara dan beranggotakan dari beberapa organisasi masyarakat yang merepresentasikan perwakilan masyarakat Jakarta Utara ini tentu berharap persoalan ini bisa dieksekusi menjadi sebuah kebijakan dan menjadi regulasi yang dapat dipatuhi oleh perusahaan pemilik tracking armada peti kemas ini, demi kabaikan masyarakat Jakarta Utara, dan tata kelola ruang DKI Jakarta pada umumnya.
Namun jika persoal ini masih belum bisa diselesaikan, team berencana akan melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Kodam Jaya, dan Polda Metro DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik.
Artikel ini ditulis oleh:
Ridwansyah Rakhman
