Jakarta, Aktual.com – Anggota tim UP2DP Misbakhun mengaku tak masalah denagn adanya penolakan dari fraksi tertentu soal dana aspirasi.
Pasalnya, Fraksi Nasdem dan Hanura telah secara resmi menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi senilai Rp20 miliar untuk anggota DPR.
“Nggak ada masalah, itu bagian dari dinamika yang ada dan di DPR kita sulit satukan 10 fraksi dalam pandangan yang ada. Sah-sah saja, DPR memang ditakdirkan tidak solid. Ada 10 fraksi dengan 560 kepala yang kepentingannya berbeda-beda. DPR ini dinamikanya seperti ini. Kalau tim UP2DP solid di dalamnya,” ujar Misbakhun di DPR, Jakarta, Kamis (18/6).
Misbakhun membantah argumentasi DPR melampaui kewenangannya dengan mencampuri urusan pemerintah dalam realisasi program pembangunan. Menurutnya, anggota DPR hanya mengusulkan program menggunakan dana APBN.
“Tidak ada sama sekali dana yang dipegang DPR. Anggota DPR hanya terima usulan proposal dari masyarakat, direkap anggota dan disampaikan ke pemerintah melalui mekanisme penyusunan APBN yang ada,” ujarnya.
Anggota Komisi XI ini pun mengatakan, alasan penolakan akan terjadi ketimpangan karena anggota DPR banyak berada di wilayah Jawa dibandingkan, sebagi contoh seperti di Papua, sehingga pembangunan tidak merata.
“Di tim UP2DP akan dipikirkan kesenjangan Jawa dan di luar Jawa. Ada namanya Indeks Netralitas Kesenjangan (INK). Misal ada usulan beberapa harga di Papua mahal, itu sudah kita pikirkan. Peraturannya lagi dibahas,” katanya.
Meski demikian, Misbakhun mengaku tim belum membicarakan jumlah alokasi tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
