Jakarta, Aktual.com — Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dan respons cepat menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat hujan ekstrem yang dipicu Siklon Senyar.
Anggota Timwas Bencana DPR RI, dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Ia menilai rangkaian bencana ini tidak semata-mata disebabkan fenomena alam, melainkan diperparah oleh kerusakan ekosistem dan tata kelola lingkungan yang lemah.
“Bencana berulang seperti ini adalah peringatan keras bahwa tata kelola alam kita berada dalam kondisi kritis. Kerusakan ekosistem, industri ekstraktif yang tak terkendali, hingga pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan telah memperparah situasi,” ujar Maman, Sabtu (29/11/2025).
Data menunjukkan dampak signifikan di sejumlah provinsi. Di Aceh, sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 20 dari 23 kabupaten/kota terendam banjir. Ribuan warga mengungsi, jaringan listrik dan telekomunikasi terputus, serta lahan pertanian mengalami kerusakan berat. Pemerintah Aceh telah menetapkan status tanggap darurat mulai 28 November hingga 11 Desember 2025.
Di Sumatera Utara, 43 orang meninggal dunia, 88 orang masih hilang, dan 1.168 warga mengungsi akibat banjir, tanah longsor, dan puting beliung yang melanda 12 kabupaten/kota. Status tanggap darurat diberlakukan hingga 8 Desember 2025.
Maman, yang juga Wakil Ketua Fraksi PKB, menekankan perlunya penguatan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan.
“Mitigasi tidak boleh lagi ditunda. Revitalisasi daerah aliran sungai, penghijauan massif, dan penataan ulang ruang berbasis mitigasi risiko merupakan keharusan,” tegasnya.
Dalam situasi darurat, ia meminta BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dan dunia usaha memperkuat koordinasi untuk mempercepat evakuasi, pencarian korban hilang, pembukaan akses, dan pemulihan jaringan komunikasi.
Maman juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan. Ia meminta pendataan kerusakan dilakukan secara akurat sebagai dasar rehabilitasi jangka panjang.
“Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih berani, lebih ekologis, dan lebih humanis agar bencana serupa tidak terus berulang. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
