Jakarta, Aktual.com — Tim pengawas (Timwas) haji DPR RI mendesak agar pemerintah segera mengirimkan tenaga ahli identifikasi, untuk mempercepat proses identifikasi para korban jamaah Indonesia dalam tragedi ritual lempar jumroh di Mina, Arab Saudi.

Demikian disampaikan Ketua Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (29/9).

“Dalam pengamatan tim pengawas DPR RI, tenaga ahli Indonesia dalam bidang pengindentifikasian korban yang saat ini ada di Saudi dinilai sangat minim. Sedangkan, jumlah jamaah haji yang menjadi korban dari seluruh dunia mencapai 1107 orang,” ucapnya.

Karena itu, sambung Saleh, pengiriman tenaga ahli itu menjadi penting seiring dengan nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah.

“Untuk apa kita mengirim nota diplomatik untuk membuka akses dalam identifikasi kalau tenaga ahli yang bisa melakukan tugas itu kurang?,” ujar politikus PAN itu.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sejauh ini, petugas yang melakukan identifikasi masih mengandalkan aparat TNI dan petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, agar proses identifikasi bisa lebih cepat, dibutuhkan tambahan tenaga ahli. Lagi pula, petugas yang sekarang ada di sana juga kemungkinan sudah terlalu capek karena bertugas siang dan malam.

Tidak hanya, penambahan tenaga ahli menjadi penting seiring dengan pernyataan menteri Agama bahwa masih ada 5 kontainer lagi jamaah yang belum diidentifikasi. Padahal, waktu terus berjalan, sehingg dikhawatirkan, jenazah korban akan sulit diidentifikasi bila terlalu lama melakukan tindakan.

“Walaupun disimpan di lemari es, tetap akan ada perubahan dalam jasadnya. Hanya tenaga yang betul-betul ahli yang bisa mengerjakan tugas berat seperti itu.”

Apalagi, petugas-petugas yang melakukan identifikasi saat ini masih memiliki tugas rutin lain dalam melayani jamaah. Faktanya, gelombang kedua jamaah haji reguler Indonesia baru akan bertolak ke Madinah pada tanggal 3 Oktober yang akan datang.

“Tentu persiapan terhadap mobilisasi jamaah menuju Madinah perlu dimatangkan. Dengan demikian, proses identifikasi korban tidak mengganggu tugas lain yang juga harus dikerjakan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang