Jakarta, Aktual.com – Pemerintah meyakini tingkat kemiskinan dapat ditekan ke 9,0 persen dari total jumlah masyarakat Indonesia pada 2016, dengan beberapa upaya di antaranya dorongan desentralisasi fiskal dan optimalisasi sektor-sektor yang mendorong ekonomi inklusif.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Achir Chaniago pada rapat dengan Komisi XI DPR, mengaku optimistis tingkat kemiskinan akan berada di rentang 9,0–10 persen pada 2016.
Target penurunan angka kemiskinan itu dipertahankan, meskipun pagu indikatif untuk asumsi pertumbuhan ekonomi 2016 dikoreksi menjadi 5,5–6 persen, dari 5,8–6,2 persen. “Peluang tetap ada (untuk target kemiskinan)” kata dia di Jakarta, ditulis Selasa (23/6).
Untuk mencapai target itu, kata dia, pemerintah akan konsisten menerapkan program-program sesuai paradigma pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Misalnya, pemerintah akan memperbesar porsi belanja untuk dana transfer daerah dan dana desa dibanding belanja Kementerian/Lembaga pada 2016. Pada 2015, dana transfer daerah dan dana desa dialokasikan dalam APBNP 2015 sekitar Rp660 triliun.
Andrinof mengatakan pemerintah juga akan memprioritaskan program-program pemberdayaan untuk sektor-sektor ekonomi yang menjadi tumpuan masyarakat berpenghasilan rendah misalnya sektor pertanian dan perikanan.
“Misalnya, sejak tahun ini, kita akan turunakn bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 12 persen, dari 22 persen,” kata dia.
Prioritas pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur, ujar dia, juga akan diarahkan untuk memperbesar kesempatan kerja dan prouktivitas masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain tingkat kemiskinan, Andrinof juga mengaku optimistis target-target kesejahteraan lainya pada 2016 juga akan tercapai.
Misalnya, target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,1, tingkat pengangguran turun di rentang 5,2–5,5 persen dari 5,7 persen, tingkat ketimpangan atau koefisien gini menjadi 0,39 dari 0,41.
Artikel ini ditulis oleh:
