Lubuklinggau, Aktual.com – Wali Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, SN Prana Putra Sohe akan meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk mencegah dan memerangi korupsi di berbagai sektor.

Prana Putra Sohe mengharapkan Kejari sebagai salah satu instansi penegak hukum lebih mengutamakan pencegahan dengan memberikan peringatan kepada petugas pengelola anggaran, dan uang negara.

“Kami setiap tahun melakukan kerjasama dengan penandatangi nota kesepahaman antara pemerintah Kota Lubuklinggau dan Kejakaan Negeri setempat dan hasilnya cukup baik,” katanya di Lubuklinggau, Minggu (31/7).

Ia menilai seperti peringatan hari Kejaksaan tahun 2016 pekan lalu barisan penegak hukum itu sudah melakukan upaya keras dalam hal pencegahan korupsi, dan tindak pidana lainnya.

Harapan itu diutarakannya karena masih terlihat benih-benih tindak korupsi di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat, bila kerja sama itu terus ditingkatkan benih itu tidak bisa tumbuh dan berkembang subur.

Meskipun demikian tetap mengharapkan pencegahan yang dilakukan dengan warning dan peringatan serta memberikan batasan-batasan mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan hal pengelolaan anggaran.

“Melalui kerjasama itu kita lakukan untuk bersinergi, selain meningkatkan sistem pengawasan agar bisa lancar, juga tetap menerapkan sistem transparansi satu sama lain,” ujarnya.

Pihaknya juga mengharapkan agar Kejaksaan sebagai menegak hukum bisa meningkatkan kualitas dan profesional, agar lebih fokus dalam mengentaskan permasalahan korupsi, khususnya di wilayah Kota Lubuklinggau bisa menurun.

Peningkatan sinergi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah itu terlihat saat peringatan Hut Kejaksaan ke-56 pekan lalu, sebagai penegak hukum sudah menujukan hasil kerja mereka yang profesional, ujarnya.

Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Kota Lubuklinggau Yuniar SH kepada wartawan mengatakan Kejaksaan bermintra dengan pemerintah daerah tidak hanya memberikan peringatan pada tindak koruspi saja, tapi masalah lain yang mengarah pada tindak pelanggaran hukum.

Ia mengatakan setiap Jaksa harus menjaga perilaku dan tindakannya serta menjaga nama baik institusi Kejaksaan kedepan, jangan sampai perilaku dan tindakannya mencoreng nama baik institusi yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat.

PJI sebagai suatu organisasi yang menaungi para jaksa di seluruh Indonesia sebagai wadah dalam menjalin tali silaturahmi dan mengembangkan wawasan serta keilmuan dalam rangka menjalankan tugas secara profesional.

Dalam penegakan hukum juga dituntut untuk menjadi organisasi yang baik dengan terus berkarya secara dinamis mengikuti perkembangan zaman, sosok jaksa sebagai abdi hukum yang profesional, berintegritas kepribadian, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi dan penuh tanggung jawa.

Selain itu mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa serta tidak bermental korup.

“Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau Jaya Putra dan rekan-rekan Jaksa yang masih tetap mempercayakan untuk mengemban tugas PJI,” ujarnya.

PJI memiliki visi dan misi yang membawa Kejaksaan lebih baik lagi dibanding tahun lalu, untuk itu para Jaksa harus bisa menjaga nama baik secara pribadi maupun institusi, sehingga masyarakat tetap percaya dengan lembaga Adyaksa.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS