Jakarta, Aktual.com — Pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat nelayan tanah air. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja dalam acara rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, kedepan kita harus berfikir strategis, berfikir bahwa laut adalah masa depan bangsa.
“Membangun daerah dari pinggiran. Karena presiden ingin membangun Indonesia dari daerah,” paparnya di acara Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah di kantor KKP, Jakarta, Selasa (8/3).
Sjarief mengungkapkan, KKP menerjemahkan pembangunan Indonesia dari daerah itu kedalam 3 pilar utama. Pertama kedaulatan. Negara yang sadar atas hak berdaulat atas segala sumber daya yang dimiliki. Implikasinya adalah kita tau persis. Berdaulat dalam perekonomian dan pengaturan harga. Tidak hanya eksploitasi tapi juga harga yang rendah.
“Selanjutnya keberlanjutan, jangan sampai nelayan hanya untuk orang tua. Anak muda juga harus berfikir bahwa nelayan adalah profesi yang menjanjikan,” katanya.
Selanjutnya kesejahteraan, pemerintah mengingingkan agar nelayan dapat lebih sejahtera dengan profesinya sebagai nelayan.
“Maka kita mulai membangun 15 pulau. Caranya adalah dengan menjadikan sentra bisnis. Dia bisa menopang 45 kilogram per kapita, target tahun depan 54 kilogram,” ucapnya
Selanjutnya, pemerintah melalui KKP akan mendorong pendapatan devisa lewat ekspor.
“Ekspor enggak perlu lagi dari jakarta dan surabaya. Misal dari Simeulue tidak perlu ke Jakarta tetapi bisa langsung masuk ke Singapura, Malaysia. Dari Merauke cukup langsung ke Australia. Sehingga dapat devisa. Begitu juga dengan Natuna, Tahuna, dan Saumlaki. Nanti kita akan miliki sister city, ” tandasnya
Olehnya itu, lanjut Sjarief, pemerintah akan membangun sentra bisnis di beberapa daerah terdepan. Caranya adalah dengan membangun rantai bisnis secara bersama.
“Ada 15 daerah terdepan. Untuk itu dibutuhkan teknologi, SDM, mitra, akses pasar dan seterusnya. Kita harus menggandeng mitra apakah BUMN hingga swasta,” jelasnya.
Lima belas daerah yang dimaksud tersebut yakni, Kabupaten Morotai, Biak Numfor, Sarmi, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Natuna, Nunukan, Tual, Simeule, Kepualauan Mentawai, Rote Ndao, Kepulauan Talaud, Merauke, Kepulauan Sangihe, dan Mimika.
“Jadi 15 daerah tersebut akan menjadi Sentra KP untuk tahun 2016. Kita berharap dalam waktu dekat daerah tersebut bisa segera melakukan ekspor langsung ke luar negeri,” imbuhnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
