Jakarta, Aktual.com – Komisi XI DPR kini tengah melakukan Uji kepatutan dan kelayakan anggota BPK RI. Ada banyak harapan yang diletakkan pada pundak-pundak calon anggota BPK ke depan.
“Kandidat anggota BPK ke depan harus individu yang berani, memiliki komitmen dan konsistensi tinggi untuk mewujudkan rencana-rencana strategis BPK 2016-2020, yaitu untuk meningkatkan peran BPK secara kelembagaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (6/4).
Kandidat ke depan, lanjutnya, harus mampu menjawab keraguan publik atas hasil audit BPK yang dinilai masih banyak keanehan dan disinyalir relatif subjektif.
“Saat ini, publik masih banyak yang mempertanyakan kebenaran audit dan opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan baik atas hasil audit pemda atau kementerian/lembaga tertentu. Pada konteks ini, opini BPK masih terkesan subjektif,” ungkap politisi Gerindra itu.
Untuk itu, kata dia, Kandidat ke depan harus mampu meningkatkan kualitas hasil audit BPK yang selama ini banyak dipersepsikan aneh.
Sebagai contoh, kata dia, ada daerah yang miskin, partisipasi masyarakat rendah, tetapi BPK memberikan opini atas laporan keuangannya dengan rapor Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Sebaliknya, ada daerah yang sejahtera dan tingkat partisipasi publik tinggi, tetapi BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau Disclimer,” sindirnya.
Jadi, sambung Heri, Kandidat ke depan harus orang yang mampu memperkuat kerja-kerja BPK.
“Pada konteks ini, kandidat harus orang yang mampu bekerja secara obyektif, tanpa mudah diintervensi, oleh sebab itu, penempatan orang-orang di BPK haruslah orang-orang profesional dan berintegritas tinggi,” tegasnya.
Heri berharap kandidat ke depan harus orang yang bisa membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
“Saat ini, banyak sekali temuan BPK yang nasibnya tidak jelas. Karenanya, ke depan, hasil audit BPK harus dapat ditindaklanjuti secara segera serta fokus kepada rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan bersifat makro strategis,” tukasnya.
Selain itu, kata Heri, DPR juga berharap agar kandidat ke depan harus mampu menghasilkan opini dan rekomendasi yang tuntas dengan mengurai akar permasalahan, jangan sampai rekomendasi menjadi out of date.
“Sebab, sampai hari ini masih banyak hasil rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, dengan sendirinya rekomendasi yang disampaikan menjadi tidak efektif untuk menyelesaikan suatu persoalan di entitas,” terangnya.
Sebab itu, kandidat ke depan harus orang-orang yang memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme yang tinggi.
“Ke depan tantangan akan semakin tinggi dan itu membutuhkan peran aktif dari seluruh jajaran di BPK untuk mengimplementasikan dan mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya dalam Renstra BPK 2016-2020,” pungkasnya.
Komisi XI DPR telah memulai uji kelayakan dan kepatutan kepada 26 calon anggota BPK sejak Senin (3/4).
Dari semua calon tersebut, DPR akan menunjuk dua nama untuk menggantikan dua anggota BPK yang segera mengakhiri masa jabatannya, yaitu Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dan Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.
Pewarta : Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
