Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan pedagang saat meninjau barang kebutuhan pokok di Pasar Pelemgading, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2/2019)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Rosdiana Sijabat mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi meninjau aktivitas perdagangan dan harga bahan pokok di pasar tradisional akhir-akhir ini adalah hal biasa sebagai kepala negara.

“Pak Jokowi turun ke pasar untuk mengecek harga-harga sembako, saya kira ini hal biasa kita tahu bahwa Pak Jokowi memang sebagai pemimpin harusnya mengetahui apa yang terjadi di pasar, gejolak harga seperti apa dan kita tahu itu adalah style Pak Jokowi turun ke pasar bertemu masyarakat, ketemu pedagang,” kata Rosdiana kepada wartawan, Selasa (10/1).

Peninjauan aktivitas perdagangan yang dilakukan Presiden Jokowi juga tindak lanjut dari pencabutan PPKM beberapa hari kemarin untuk mengetahui aktivitas masyarakat pasca pencabutan aturan tersebut.

“Tentu saja saya kira masih sinyal lain bahwa ppkm sudah dicabut, artinya kita semakin bebas melakukan aktivitas dan juga gerakan-gerakan kita di dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari kita, mobilitas semakin baik,” ujarnya.

Menurut Rosdiana, peninjauan ini juga sebagai sikap Presiden kepada masyarakat, khususnya pelaku pasar sendiri untuk semakin confident ketika melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pergerakan ekonomi.

Kemudian, lanjut Rosdiana, apakah langkah Presiden ini berkaitan langsung dengan ancaman resesi atau tidak. Buat Rosdiana hal tersebut tidak ada kaitan, tetapi harus diketahui bahwa tantangan ekonomi global saat ini dan mungkin terjadi di Indonesia adalah inflasi yang sangat tinggi.

“Kita juga memang mengalami tren kenaikan inflasi, kalau kita lihat beberapa bulan-bulan terakhir di 2022. Tetapi apakah harga pangan yang sekarang ini seperti beras yang semakin naik itu menunjukkan ancaman resesi, seperti yang tadi saya katakan mungkin secara langsung tidak bisa kita sebut demikian, tetapi kenaikan inflasi itu mulai menurun. Misalkan secara tahunan inflasi kita September itu hampir 6% loh 5,95,” ucapnya.

Dijelaskan Dosen Ekonomi itu, di bulan berikutnya Oktober menurun di angka 5,7%, lalu turun kembali di bulan November 5,42%. Namun, di bulan Desember 2022 sedikit naik karena terkait dengan libur atau Natal dan tahun baru, tetapi berhasil diantisipasi oleh Pemerintaj.

Pemerintah, perlu memastikan bahwa inflasi pangan di kita yang nampaknya naik itu bisa dikendalikan dengan baik oleh tim pengendali inflasi di pusat maupun pengendali inflasi di daerah. Mungkin kalau kita lihat inflasi bahan pangan kita mulai turun,” jelasnya.

“Karena kita tidak mau lengah dan terjadi seperti dibeberapa negara yang inflasinya itu sangat tinggi, seperti negara-negara di Eropa itu inflasinya di atas 10%, di Amerika serikat itu 8%. Saya mengatakan banyak permasalahan inflasi yang tinggi itu dialami negara-negara maju dan juga sebenarnya termasuk di beberapa negara ASEAN inflasinya juga cukup tinggi,” tambahnya.

Lebih jauh Rosdiana, pemerintah dan masyarakat perlu lebih leluasa lagi untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, terutama aktivitas ekonomi domestik yang sangat penting peranannya terhadap perekonomian Indonesia. Mengapa demikian, karena berbagai situasi global menunjukkan bahwa dunia sedang dalam ancaman resesi.

“Sebenarnya juga prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi kita di 2023 ini sedikit mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Jadi ada sinyal bahwa kita pun akan terdampak apa yang terjadi secara global, itu sudah pasti,” ungkapnya.

Untuk itu, lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi supaya Indonesia tidak terkena resesi inflasi tidak naik seperti beberapa negara-negara lain, serta mempertahankan inflasi bahan pangan tidak terlalu tinggi.

“Saya kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengkombinasikan misalkan bagaimana efektivitas program-program bantuan sosial itu bisa efektif menjaga daya beli masyarakat dari sisi permintaan, dari sisi pelaku usaha misalkan mengefektifkan sasaran dari insentif pajak yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga sektor produksi,” harapnya.

“Jadi kita bagaimana menopang sektor manufaktur di sisi lain menopang UMKM yang jumlahnya sangat dominan dari pelaku usaha di negeri ini,” tutupnya.

(Tino Oktaviano)