Beijing, Aktual.com – Tiongkok menyetujui undang-undang anti-terorisme baru yang kontroversial pada Senin (28/12) WIB, yang mewajibkan perusahaan-perusahaan teknologi untuk membantu mendeskripsi informasi, namun tidak memasang “pintu belakang” seperti rencana awal dan mengizinkan militer untuk bertugas ke luar negeri untuk operasi melawan teror.
Dikutip dari Reuters, Senin, para pejabat Tiongkok mengatakan negara mereka menghadapi peningkatan ancaman dari para militan dan kelompok separatis, terutama di bagian barat negara, Xinjiang, dimana ratusan orang tewas dalam kekerasan yang terjadi di beberapa tahun terakhir.
Undang-undang tersebut telah menarik kekhawatiran di ibu kota negara-negara Barat, tidak hanya dikarenakan itu dapat menyalahi hak asasi manusia seperti kebebasan bersuara, namun dikarekanan ketentuan dunia maya.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah mengatakan dia telah menyatakan kekhawatirannya atas undang-undang tersebut secara langsung kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Sementara sebuah ketentuan dalam rancangan awal yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menyimpan server dan data pengguna mereka di Tiongkok disingkirkan dari undang-undang, para perusahaan teknologi masih diwajibkan untuk memberikan bantuan terkait informasi rahasia yang sensitif jika pihak berwenang penegak hukum memintanya.
Artikel ini ditulis oleh:
