Semarang, Aktual.com — Sejumlah perwakilan tokoh lintas agama, ormas keagamaan yang dimotori pemerintah Provinsi Jateng mendeklarasikan diri dalam menolak kekerasan berdalih agama, terkait imbas pembakaran masjid dan toko-toko di Tolikara, Papua, saat warga muslim menjalankan ibadah sholat ied.
Deklarasi itu dihadiri perwakilan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Komunikasi Lintas Agama (FKUB), PBNU Jateng, Pengurus Wilayah Muhammadiyah, DPRD, Kapolda Jateng, Kejaksaan Tinggi, Pangdam IV Diponegoro maupun perwakilan tokoh masing-masing agama, yakni Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.
“Saksi-saksi sudah ditanya oleh penegak hukum. Sekarang penyelidikan terus berjalan,” jelas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, saat menyampaikan pernyataan bersama di kantor Gubernuran Jateng Semarang, Rabu (22/7).
Deklarasi yang berlangsung di komplek Gubernuran Jateng bertukuan menangkal isu sensitif atas insiden pembakaran Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Tlepok, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Senin (20/7).
Ganjar menyatakan terkait kejadian di Purworejo sudah ditangani oleh pihak majelis gereja dan aparat berwenang yakni kepolisian untuk mengusut tuntas.
Melalui deklarasi bersama, pihaknya pun mengecam segala tindakan yang berbentuk anarkis antar agama terjadi di Jawa Tengah.
“Apapun kita mesti tegas. Maka menjaga toleransi ini jadi sangat penting. Biar Jateng nggak ikut ‘kecipratan’ (tertular), ” ujar dia.
Ia berharap melalui deklarasi bersama ini, Jawa Tengah akan menjadi provinsi terdepan dalam perlawanan berbagai paham dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Ganjar mengaku paska kejadian di Purworejo, pihaknya telah meminta tokoh agama di kabupaten Temanggung dan Surakarta bertemu. Pertemuan itu menyikapi tindakan yang akan merusak nilai toleransi karena kedua daerah itu pernah terjadi insiden antar umat beragama beberapa waktu lalu.
Sementara, Ketua FKUB Jawa Tengah, Mujahirin Thohir mengatakan ada dua skala yang ingin disampaikan dalam deklarasi ini. Dalam skala nasional, Jateng ingin menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk melokalisasikan persoalan di Papua sebagai insiden khusus, agar hal itu tidak memprovokasi daerah lain.
“Untuk skala di Jateng, kasus di Irian Jaya menjadi pelajaran kita untuk mengelola kedewasaaan beragama, ” ujar dia.
Deklarasi bersama ini diakhiri dengan pernyataan sikap seluruh elemen masyarakat serta penandatanganan ‘Pernyataan Bersama Keamanan dan Ketertiban Bersama Jawa Tengah’ yang dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo.
Artikel ini ditulis oleh:
