Jakarta, Aktual.com — Ratusan saksi dan simpatisan pasangan calon nomor dua, Soerya Respationo dan H Ansar Ahmad melakukan aksi simpatik di depan kantor KPUD Batam, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (17/12).
Aksi itu dilakukan untuk menolak campur tangan aparat TNI AD dalam Pilkada Kepri. Kabarnya, aparat TNI AD tersebar di KPUD, hingga lokasi pleno penghitungan suara.
“Kami hadir ditempat ini bukan hanya untuk mengawal hasil perhitungan suara dari kecurangan, tetapi juga secara tegas menolak sekaligus menyampaikan penolakan kami terhadap campur tangan TNI AD dalam pilkada Kepri,” ujar koordinator aksi Partogi, Kamis (17/12).
Massa aksi, yang mengeruduk kantor KPUD itu merupakan saksi-saksi dalam Pilkada Kepri yang berlangsung 9 Desember lalu. Mereka ingin menyampaikan penolakan mereka terhadap berbagai bentuk intimidasi yang dialami, baik sebelum pencoblosan berlangsung maupun saat pencoblosan.
“Banyak saksi partai yang hadir, banyak dari mereka yang terintimidasi, dan masyarakat juga resah, sebab TNI AD putar-putar patroli pakai senjata panjang, kemudian jaga TPS pun dengan laras panjang,” kata Partogi.
Padahal, sambung dia, sebelumnya Kota Batam dalam melansungkan Pilkada berjalan kondusif. Namun demikian, adanya campur tangan TNI dalam pengamanan patut dipertanyakan. “Inikan tugas polisi bukan tugas TNI itu lihat di dalam KPU ada konsentrasi TNI AD dengan laras panjang,” kata dia.
Sebelumnya DPP PDI Perjuangan, Partai pendukung pasangan SAH melalui Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Sirra Prayuna menemukan berbagai rangkaian peristiwa keterlibatan oknum anggota TNI dalam politik praktis di Pilkada serentak yang patut diduga secara struktural/komando untuk mengkondisikan kepentingan tertentu, seperti terjadi di Kepulauan Riau (Kepri).
PDIP sendiri secara resmi telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu RI beserta bukti dan korban intimidasi TNI AD untuk didengarkan kesakasiannya langsung di Bawaslu. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan agar prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak melakukan politik praktis.
“Politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan negara. Semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2016, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12).
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
