Jakarta, Aktual,com – Penggunaan APBN untuk mendanai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ditolak mentah-mentah oleh fraksi PKS. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menekankan ada tiga alasan yang melatari penolakan Fraksinya. Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan covid dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil.
“Beban penanganan covid sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” ungkap Jazuli.
Jazuli melanjutkan, hal ini merupakan bentuk inkonsistensi Presiden. Dia mengingatkan Presiden pernah mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan.
“Konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat,” imbuhnya.
Dia juga menegaskan Proyek kereta cepat sejak perencanaannya sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak.
“Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?,” tanya Jazuli heran.
Anggota Komisi I DPR ini juga menyoroti soal adanya kesalahan kalkulasi investasi proyek kereta cepat ini.
“Kalau salah kenapa jadi beban negara dan APBN? Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Kita tahu APBN sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini, jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main,” tandas Jazuli.
Berkaca dari tiga hal tersebut wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur, apalagi proyek-proyek yang mangkrak. Wajar juga jika Fraksi PKS makin khawatir proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran.
“Untuk itu kita perintahkan anggota Fraksi di Komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat dan terkesan ugal-ugalan karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nurman Abdul Rahman
