Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan) didampingi Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro (kanan), Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali (tengah) selaku konsultan Kementerian BUMN dan jajaran deputi memberikan keterangan pers tentang Laporan 1 Tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). Realisasi proyek BUMN hingga semester I Tahun 2015 tercatat 30 dari 86 proyek strategis BUMN dengan serapan tenaga kerja mencapai 65.928 orang yang melibatkan 25 BUMN. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/15.

Jakarta, Aktual.com — Seluruh fraksi di DPR RI menolak masuknya Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN dalam RAPBN 2016. Usulan yang diajukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno ini membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta Presiden Jokowi untuk mengganti Rini.

“Saya kira itu yang harus dipertimbangkan (mengganti Rini). Cari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN,” ujar Ketua DPP PDI-P Bidang Ekonomi, Hendrawan Supratikno, di Gedung DPR, Jumat (30/10).

Menurut Hendrawan usulan penyuntikan dana Rp39 triliun tersebut berpotensi merugikan negara.

“Kebijakannya tidak tepat, memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Ia menambahkan alokasi dana PMN tersebut sebaiknya dialihkan pada program yang dapat menyerap lapangan pekerjaan.

“Sebagian fraksi memang tidak sepakat atau meminta PMN ditinjau ulang. Alasannya karena harus diprioritaskan untuk program lain yang mendorong penciptaan kesepakatan kerja, ketahanan kerja,” ucap dia.

Seperti diketahui dalam pandangan fraksi di Badan Anggaran dini hari tadi seluruh fraksi sepakat untuk tidak memasukkan alokasi dana PMN dalam RAPBN 2016. Alokasi dana PMN inilah yang membuat pengesahan RAPBN hingga kini belum disepakati.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS