Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum SP JICT, Hazris Malsyah menyebutkan Privatisasi jilid II pelabuhan petikemas nasional terbesar JICT kepada Hutchison Hong Kong harus disikapi tegas oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Alasannya proses privatisasi JICT tidak transparan dan merugikan negara. Hal ini telah dibuktikan auditor negara BPK lewat laporan hasil audit investigasi.
“Privatisasi JICT telah melanggar berbagai aturan dan merugikan negara setidaknya Rp4,08 triliun. Bahkan dalam laporan BPK, pihak Hutchison turut terlibat atas kerugian negara tersebut,” urainya di Jakarta, Selasa (7/1).
Menurut Hazris sampai saat ini privatisasi tanpa alas hukum ini masih terus dijalankan oleh Hutchison dan Pelindo II di JICT dengan manuver dan dalih-dalih yang tidak berdasarkan hukum.
“Meneg BUMN Erick Thohir harus bersikap tegas terhadap mereka yang bermain di area abu-abu atas nama investasi. Jangan sampai Meneg BUMN justru menjadi bagian dari hal yang terlihat seperti konspirasi global untuk penguasaan JICT sebagai aset strategis bangsa,” lanjutnya.
Kemudian tambahnya, pelabuhan nasional penting dikelola secara mandiri terutama pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia seperti JICT. Pelabuhan ini telah dikelola oleh Hutchison Hong Kong sejak tahun 1999 dan habis kontraknya di tahun 2019.
“Dalam hal alih teknologi sudah sangat cukup. Lagipula secara SDM, teknologi dan hal lainnya, pelabuhan ini sangat bisa dikelola oleh bangsa sendiri. Tidak ada urgensi kontrak Hutchison diperpanjang di JICT,” ungkapnya.
Sejak tahun 2014, Serikat Pekerja telah menolak privatisasi “haram” JICT bukan karena anti investasi asing namun lebih karena prosesnya tidak transparan dan demi kemandirian nasional.
“Para pekerja telah diintimidasi hebat. Mulai dari PHK lewat sms, penembakan mobil anggota serikat, mutasi massal sampai pengeroyokan terhadap aktivis. Padahal para pekerja telah memberikan produktivitas terbaik bagi JICT sehingga pelabuhan ini menjadi salah satu yang terbaik di Asia,” jelasnya.
Menurutnya sudah saatnya Meneg BUMN Erik Thohir benar-benar bekerja dengan ahlak dan mengambil sikap tegas untuk melindungi kepentingan bangsa dengan segera mengembalikan JICT ke pangkuan ibu pertiwi.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arbie Marwan
