Jakarta, Aktual.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR belum menentukan sikap apakah akan melakukan aksi walk out (wo) atau tidak dalam sidang paripurna yang akan meminta persetujuan terkait usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi dewan.
Hal itu menyusul sikap F-PDIP yang menolak untuk melanjutkan pembahasan UP2DP yang dinilai tidak memenuhi akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam penyalurannya.
“Kami belum menyetujui, saya yakin tidak sampai arah itu (walk out) karena kami mengharapkan pimpinan Baleg dan saya sudah sampaikan kepada pak Taufik Kurniawan untuk lebih bijaksana, sebab memang tidak boleh ada unsur ketergesa-gesaan, keterburu-buruan,” ucap Wakil Ketua Tim UP2DP dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (23/6).
Lebih lanjut, ia menilai bahwa semua produk pemilihan legislatif saat ini menggunakan sistem pemilu terbuka sangat bersifat liberal. Hal itu tentu bertentangan dengan prinsip dasar ideologi partai kepala banteng tersebut.
“Coba kalau peserta pemilunya Parpol sehingga proporsional tertutup seperti uslan PDIP, tidak ada kisruh seperti ini. Itu sebabnya PDIP kembali menegaskan komitmen untuk memperjuangkan sistem pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup,” tandas Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
