Jakarta, Aktual.com – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan alasan mereka ingin menghadirkan Menteri Keuangan sebagai saksi dalam sidang perkara PHPU Pilpres 2024.
“Kami ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam kebijakan bansos yang menyangkut 486,5 triliun itu disalurkan,” kata Todung di Jakarta, Kamis(28/3).
“Ini juga jumlah besar yang disalurkan dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami,” tambahnya.
Menurut Todung, transparansi dan akuntabilitas diperlukan mengingat kemungkinan nilai dana bansos yang disalurkan pada tahun 2024 adalah yang terbesar.
Hakim MK Suhartoyo menyatakan akan mencermati dan mempertimbangkan permintaan tersebut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Sidang berikutnya akan digelar pada Senin, 1 April 2024, dengan agenda persidangan pemeriksaan.
Artikel ini ditulis oleh:
Firgi Erliansyah
