Jakarta, Aktual.co —Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno berpendapat sistem pemerintahan di Indonesia seharusnya bukan parlementer maupun presidensial. Namun sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kata dia, di Indonesia tidak ada sistem presidensial dan parlementer. Dia mengklaim hal itu sesuai keinginan Bung Karno agar Indonesia tidak mengambil sistem pemerintahan di luar negeri.
“Seperti Presidensial di AS atau parlementer seperti Eropa, Inggris,” kata dia, di acara ‘Supermentor 6 : Leader’, di Jakarta, Minggu (17/5).
Para bapak pendiri bangsa, kata dia, ingin sistem pemerintahan khas Indonesia yang kalau pengkajiannya dilakukan konsisten maka menjadi sistem MPR itu.
Dia pun menyayangkan setelah reformasi terjadi perubahan-perubahan yang dianggapnya kurang sesuai dengan pandangan yang diklaimnya merupakan keinginan Bung Karno tersebut.
Salah satu yang dikritisinya, soal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut dia Indonesia bukanlah sistem pemerintahan federal seperti di Amerika Serikat, sehingga tidak mengenal senator.
“Saya ingatkan, kita tidak mengenal senator DPD, itu negara bagian di Amerika, kita tidak ada, kita negara kesatuan. Karena itu yang kita kenal utusan daerah,” kata dia.
Try pun mengusulkan ganti kata DPD dengan utusan daerah. Selain itu ia juga mengkritisi tiadanya utusan golongan dalam komposisi keanggotaan di MPR.
Namun, pendapat berbeda justru disampaikan mantan Presiden BJ Habibie yang juga ikut hadir dalam kesempatan itu. Habibie mengatakan keberadaan DPD justru merupakan keniscayaan sejarah sebagai koreksi terhadap sistem sebelumnya.
Posisi DPD, ujar dia, berbeda dengan utusan daerah karena dipilih langsung oleh rakyat di daerah. Dengan demikian DPD diharapkan benar-benar memerjuangkan rakyat di daerah.
“Sehingga nanti di DPD memikirkan daerahnya bersuara,” ujar Habibie.
Ditegaskan Habibie, keberadaan DPD justru untuk mengimbangi dan bukan sekedar ikut-ikutan sistem di Amerika. “No, ngapain kita ikut-ikut,” ucap dia.
Dalam acara itu, selain Try Sutrisno dan BJ Habibie, juga ikut berceramah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.
Artikel ini ditulis oleh:
