Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI pangkas anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di APBD tahun 2015. Alasannya, program yang jadi ‘dagangan’ pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat kampanye di Pemilihan Gubernur DKI tahun 2012 itu, ternyata skema penyaluran dananya dianggap bermasalah. Mulai dari salah sasaran, sampai adanya penerima ganda.
“Setelah kita lakukan validasi berulang, program KJP diperketat, jumlah penerimanya kita sesuaikan. Karena ada penerima ganda dan juga tidak sesuai kategori,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono, Jumat (15/5).
Sebelumnya, anggaran untuk KJP di APBD sebesar Rp 3 triliun. Tapi setelah divalidasi ulang, ada pemangkasan Rp 600 miliar, sehingga turun menjadi Rp 2,4 triliun.Bukannya mengevaluasi pengawasan yang dilakukan jajarannya, Heru malah menyalahkan masyarakat atas kebocoran dana program KJP. Masyarakat yang memegang KJP dinilainya tidak jujur. “Masyarakat harus jujur kalau sudah dapat dana KJP jangan terima dua kali. Harusnya yang terima dana KJP orang tidak mampu. Bukan siswa yang orangtuanya punya mobil,” tuding dia.
Padahal, akhir Desember lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, Arie Budhiman, mengaku pihaknya terus menyempurnakan sistem penyaluran dana KJP. Sehingga bantuan pendidikan bagi siswa jenjang SD-SMP-SMA/SMK itu bisa tepat sasaran.
Salah satunya dengan mengubah sistem pencairan dana. Siswa pemegang kartu tidak bisa lagi mencairkan langsung duit dana bantuan pendidikan tersebut melalui ATM. “Seluruh penggunaan dana hanya bisa dilakukan dengan sistem non cash,” ujar dia.
Pihaknya, lanjut Arie, saat ini telah bekerja sama dengan manajemen Bank DKI dalam penerapan sistem non cash dana KJP mulai tahun ini. “Setiap sekolah negeri dan swasta akan disiapkan fasilitas mesin EDC. Kami sedang mempersiapkan semuanya,” tutur dia.
Disdik DKI juga gandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pendamping di penyaluran dana KJP. Dari data Disdik DKI, tercatat pemohon KJP di 2015 yang telah terverifikasi sekitar 460 ribu lebih siswa.
Artikel ini ditulis oleh:
