Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) dan Menkeu Bambang Brodjonegoro (kiri) mengikuti rapat terbatas membahas masalah "dwelling time" dan tol laut yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3). Rapat tersebut membahas pemangkasan waktu tunggu kapal bermuatan kontainer yang bersandar di pelabuhan, pembangunan pelabuhan komersil dan jalur tol laut yang menghubungan Indonesia Timur dan Barat, serta pemangkasan harga jual komoditi sebagai manfaat dari tol laut. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Jakarta, Aktual.com — Tujuh mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aksi Nasional Mahasiswa (PANAMA) dari berbagai kampus di Yogyakarta melakukan aksi mogok makan total menuntut Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno di halaman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Sebab, Rini masuk daftar orang yang disinyalir melarikan hartanya ke negara-negara tax haven melalui bantuan kantor firma hukum Mossack Foncesa. Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4), aksi mogok makan disampaikan telah berlangsung selama 6 hari.

Meski kondisi tubuh peserta aksi mulai melemah, mereka bertekad terus melakukan aksinya sampai Presiden benar-benar mencopot.

“Kawan-kawan tetap bertekad akan terus melanjutkan aksi mogok makan sampai Rini Soemarno dipecat dan ditangkap,” kata Hilman Wirawan selaku Kordinator Lapangan Aksi PANAMA.

Ia mengungkapkan, dari data dan informasi yang didapatkan nama Rini Soemarno tercatat memiliki Rp 67,4 milliar uang di rekening itu dengan status bebas pajak (tax haven). Jumlah uang yang diyakini masih terlalu kecil untuk Rini Soemarno.

“Kami mahasiswa PANAMA meminta dengan hormat agar Bapak Presiden Joko Widodo memecat Rini Soemarno dari posisinya sebagai Menteri. Kami tidak rela pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dikotori oleh pejabat yang terlibat skandal kejahatan keuangan,” tegas Hilman.

Munculnya nama Rini dalam dokumen Mossack Fonseca, menurut dia membuktikan asumsi publik bahwa Rini merupakan seorang Pejabat Negara pengemplang pajak. Sesuatu yang ironis, sebab rakyat miskin selalu dibebani biaya pajak oleh pemerintah melalui slogan ‘Orang Bijak Taat Pajak’.

“Namun saat yang sama ada pejabat pemerintah yang dengan seenaknya menggelapkan kewajiban pajaknya. Kami tidak mau Bapak Presiden Joko Widodo jadi ikut terkena dampak dan imbasnya karena kelakuan menterinya jelas-jelas melanggar hukum,” katanya.

Rencananya, PANAMA akan menggelar aksi besar-besaran pada 2 Mei mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Jakarta. Saat ini konsolidasi terus dilakukan dengan berbagai perguruan tinggi di 45 kota.

“Kami siap untuk masuk ke Jakarta serentak untuk aksi besar-besaran pada tanggal 2 mei 2016 nanti. Kami berharap Bapak Presiden Joko Widodo memecat dan menangkap Rini Soemarno paling lambat menjelang tanggal 2 mei 2016 nanti,” demikian Hilman.

Artikel ini ditulis oleh: